Pemkot Bandung Aktivasi Teras Cihampelas, Tapi Kebanyakan Pedagang Masih Enggan Jualan

BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyebut, meski sudah melakukan aktivasi di Teras Cihampelas, dari total 192 pedagang, baru 40 pedagang yang kembali berjualan di kawasan tersebut. Kurang lebih hanya seperlima dari keseluruhan pedagang.

Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana menanggapi sedikitnya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang kembali meramaikan Teras Cihampelas. Pihaknya mengaku kesulitan menarik kembali para pelaku usaha tersebut.

“Karena kan dua tahun pandemi Covid-19. Pedagang juga tidak bisa berjualan. Nah karena sekarang sudah di level dua, fasilitas publik juga sudah kita buka termasuk Teras Cihampelas. Cuma pada saat aktivasi para pedagang itu (PKL Teras Cihampelas) itu kan lama berhenti. Tentunya itu tidak gampang untuk mengajak mereka memulai lagi untuk berdagang di sini,” ujarnya saat di Teras Cihampelas Kota Bandung, Sabtu (20/11).

Oleh karena itu, dengan aktivitas di kawasan Teras Cihampelas, Yana berharap kawasan tersebut bisa menjadi destinasi wisata di masyarakat.

“Kami berharap sih dengan adanya aktivasi, terus ada kegiatan seni, budaya, dan beberapa kegiatan lain tempat ini (Teras Cihampelas) bisa ramai lagi. Jadi ikon kota lagi. Bahkan jadi destinasi wisata di Kota Bandung,” ucapnya.

Diapun mengharapkan hal tersebut bisa menjadi salah satu upaya pemulihan ekonomi di Kota Bandung.

Sementara itu, saat ditanya mengenai penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 selama libur Natal dan Tahun baru 2022, menurut Yana, tempat yang sudah mendapat relaksasi dari pemerintah tidak akan diberhentikan kegiatannya.

“Jadi di Level 3 nanti (PPKM) yang saya saya tangkap itu, kalau tempat yang sudah diberi relaksasi itu tidak akan ditutup. Tetapi jam operasionalnya akan dibatasi dan kapasitas dikurangi. Tapi untuk tempatnya kelihatannya tidak akan ditutup,” tuturnya.

Menurutnya, penerapan PPKM Level 3 selama libur Nataru tidak akan membatasi pergerakan ekonomi. Karena, tujuan dari kebijakan tersebut hanya untuk menekan mobilitas.

“Dan itu supaya mengurangi mobilitas masyarakat. Karena kan Covid-19 bisa menyebar itu karena mobilitasnya tinggi. Dan dikhawatirkan pada Nataru nanti mobilitas bisa tinggi,” tutupnya.

(Mg4)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan