Luhut Nilai Prokes di Bandung Melemah, Begini Respon Ema Sumarna

BANDUNG – Protokol Kesehatan (Prokes) di Kota Bandung dinilai sudah melemah. Bahkan, kesadaran masyarakat sudah cenderung berkurang. Hal tersebut dikatakan oleh Menteri Kordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dalam konferensi pers terkait hasil rapat terbatas evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada Senin (8/11) kemarin.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Satuan Gugus Tugas (Satgas) Covid-19 Kota Bandung, Ema Sumarna mengatakan bahwa hal tersebut tidak perlu dibesar-besarkan.

“Tidak usah menjadi tema besar, yang penting kita ini banyak eviden yang bisa ditunjukkan setiap hari Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), itu kan sebetulnya berkeliling, tapi persoalannya begini kita juga harus melihat dan mampu mengukur sejauh mana tingkat kedisiplinan dan komitmen masyarakat untuk bersama-sama menangani pandemi ini,” ucapnya di Balai Kota Bandung, Selasa (9/11).

Ema menyebut dalam pemantauan Prokes, tidak bisa hanya mengandalkan petugas. Sebab jumlah petugas dengan masyarakat tidak berimbang.

“Jauh-jauh hari kan kalau mengandalkan Gugus (Satgas) kita ini gak berimbang jumlah manusia dengan masyarakat yang harus ditertibkan. Ini sudah hampir mendekati dua tahun loh. Masa mereka tidak paham situasi dan kondisi,” ungkapnya.

Ema menambahkan jika masyarakat nanti tidak dapat dikendalikan dan bahkan melakukan euforia, maka pihaknya akan melakukan pengetatan aturan kembali.

“Kita selalu warning kepada mereka jangan euforia kalau sekarang ini mereka mengarah kepada tindakan terkendali tentu kita harus ketatkan lagi,” tegasnya.

“Karena kita tidak ingin lagi misalnya turun kelas dari level 2 ke level 3 kan bahaya dan itu implikasinya besar kepada relaksasi yang selama ini untuk memberikan daya dorong kepada aktivitas ekonomi dan sosial,” sambung Ema.

Maka dari itu, Ema menuturkan semua pihak untuk saling mengedukasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan disiplin terhadap Prokes.

“Bukan tidak boleh tapi prokesnya harus maksimal. Semangatnya sama, maka kurangi mobilitas dan kita akan evaluasi terhadap fasos (fasilitas sosial), fasum (fasilitas umum) yang ada di kita Alun-alun (Bandung) dan sebagainya,” tuturnya. (mg4)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan