“Maka efek dari pendapatan tidak terealiasi itu punya implikasi terhadap belanjanya. Sehingga mengalami penurunan. Artinya pada tahap awal itu memang terlalu ekspansi belanja itu,” katanya.
Kedua, kata dia, kinerja pendapatan perlu ditingkatkan. Salah satunya mengoptimalkan Pajak Air Permukaan (PAP) disamping pajak kendaraan.
“Dampak pemulihan triwulan III dan VI ini punya efek terdahap pendapatan. Kan terpantau pendapatan dari PKB naik,” ucapnya.
Baca Juga:Pemprov Jabar Maksimalkan Mobil Maskara, Patriot Desa, dan Pendamping PosyanduMeski Tanpa Pemain Andalan, Persija Siap Hadapi Persela
Menurutnya, ditahun 2020 relaksasi di sektor perpajakan terlalu berlebihan. Seperti program Tripel Untung dan lain-lainnya.
“Artinya itu insentif pajak buat para penunggak pajak sehingga lebih banyak terserap pada tahun 2020 dibanding 2021. Ini mempengaruhi pendapatan tahun ini, terutama mainseet. Sebab masyarakat melihat menunggu program itu kembali,” cetusnya.
“Nanti ajah lah bayarnya, nunggu pemutihan dan sebagainya. Kan begitu. Jadi relaksasi pajak itu tidak boleh sering-sering” imbuhnya.
Ia pun kembali menegaskan, hal tersebut diakibatkan melesetnya perencanaan, terlalu optimistik, kemudian kinerja yang perlu di tingkatkan.
Maka dari itu, dirinya menyampaikan rekomendasi untuk Pemda Jabar. Antara lain, prioritas yang mempunyai dampak implikasi ekonomi cepat. Mengoptimalkan pendapatan dan menggerkan BUMD dan memperbanyak komunikasi dengan steakholder.
“Jadi bangun taman, gapura dan alun-alun itu tidak punya dampak cepat. BUMD harus di genjot, target yang jelas sebagai sumber pendapatan dan banyak berkomunikasi dengan dunia usaha dan masyarakat supaya mendapatkan informasi jelas tentang kebutuhan dan apa yang diharapkan masyarakat,” pungkasnya. (win)