CIREBON – Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mengganti pola penarikan retribusi pasar dari sistem tunai ke nontunai, guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan semakin transparan.
“Penarikan retribusi secara nontunai diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Rahmat Sutrisno di Cirebon, Rabu (22/9).
Sutrisno mengatakan pembayaran retribusi pasar nontunai merupakan upaya Pemkab Cirebon dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Baca Juga:Optimis! November Mendatang 70 Persen Warga Cirebon Sudah DivaksinTumbuhkan Giat Pengusaha IKM, Pemkot Cimahi Gelar Pelatihan Ini
Menurut dia, pembayaran tersebut juga sebagai upaya Pemkab Cirebon untuk mengejar ketertinggalan. Sebab, imbas pandemi Covid-19, PAD jadi menurun cukup drastis.
“Adanya upaya penghimpunan retribusi menggunakan nontunai ini supaya lebih efektif dan efisien,” ujarnya.
Sutrisno mengatakan retribusi ini akan diterapkan di pasar daerah, yakni Pasar Babakan, Ciledug, Jamblang, Palimanan, Cipeujeuh, Sumber, dan Pasar Batik Plered.
Selain itu penarikan retribusi secara nontunai juga langsung masuk ke kas daerah. Hal tersebut pun bisa mencegah adanya tindak pidana korupsi oleh petugas pemungut retribusi.
“Bukan hanya retribusi pasar, retribusi KIR pun akan dicoba dilakukan secara nontunai. Awal 2021, kami sudah terapkan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) hasil kerja sama dengan Bank Indonesia (BI) perwakilan Cirebon,” katanya.
(Antaranews)