oleh

Kejari Kabupaten Bandung Diberikan Kewenangan Tagih Wajib Pajak Para Pengusaha, Totalnya Mencapai Ratusan Miliar

BALEENDAH – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bandung telah menerima surat kuasa khusus (SKK) dari Bapenda Kabupaten Bandung Barat (KBB) untuk negosiasi kepada wajib pajak di wilayah hukum Kejari Kabupaten Bandung.

Kasie Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung Noordien Kusumanegara mengatakan, surat kuasa ini, bentuknya adalah bantuan hukum Jaksa Pengacara Negara (JPN) non litigasi.

‘’Jadi nantinya Jaksa akan melakukan negosiasi kepada wajib pajak di wilayah hukum Kejari Kabupaten Bandung,” ungkap Noordien.

Baca Juga:  PBB Mengingatkan pada 2050 Penduduk Dunia Akan Mengalami Krisis Air

Noordien menyebutkan, telah mendapat 70 Surat Kuasa Khusus (SKK) non litigasi sejak bulan Juli 2021 dari Bapenda Kabupaten Bandung Barat.

Menurutnya, setelah pihak JPN Kejari Kabupaten Bandung memberi bantuan hukum, respon dari para wajib pajak sangat baik. Pihak Bapenda juga langsung mengundang para wajib pajak untuk melakukan negosiasi.

“Respon dari para wajib pajak sangat baik, setelah di SKK-kan mereka berbondong-bondong datang ke kantor kami (Kejari Kabupaten Bandung),” kata Noordien.

Baca Juga:  Cafe dan Restoran di Cimahi Berpenghasilan Rp 10 juta ke Atas Ditarik Pajak

Dikatakan Noordien, negosiasi tersebut merupakan tahapan non litigasi atau diluar pengadilan. Namun, jika ada wajib pajak yang mengindahkan undangan, nantinya, permasalahan masuk kepada ranah tahapan litigasi (pengadilan).

Noordien menuturkan, selama ini Bapenda KBB telah memberi keringanan pada wajib pajak dengan dibolehkan untuk menyicil pembayaran.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Baca Juga