Pengendalian COVID-19 juga penting untuk dibiasakan, karena meski pandemi mungkin akan “turun level” menjadi endemi, tetapi virusnya diproyeksikan tidak akan hilang sama sekali sampai lima atau sepuluh tahun ke depan, dan bahkan lebih.
Selain prokes, testing dan tracing juga akan digencarkan agar orang-orang yang terkena COVID-19, terutama tanpa gejala, bisa segera diisolasi. Selanjutnya, vaksinasi pun akan dipercepat mulai akhir 2021 ini.
Menurut Budi Gunadi, pada Agustus dan September 2021 Indonesia akan kedatangan 70 juta dosis dan 80 juta dosis vaksin anti COVID-19.
Jumlah vaksin yang datang pada dua bulan ini pun melampaui kedatangan vaksin dari Januari sampai Juli 2021 yang sebesar 90 juta dosis.
“Sehingga kita tahu bahwa kegiatan vaksinasi kita akan jauh lebih tinggi dan berat di bulan-bulan ini dibandingkan tujuh bulan pertama,” kata eks bankir senior ini.
Ia juga memastikan prioritas vaksinasi akan ditujukan kepada daerah dengan tingkat kasus positif COVID-19 dan kematian yang tinggi
Pembenahan data
Di samping itu, pemerintah juga akan menggunakan APBN 2022 untuk mentransformasi enam pilar sektor kesehatan. Ini guna mempersiapkan kemungkinan varian virus COVID-19 baru di masa yang akan datang.
“Tidak ada yang menjamin SARS-CoV-3 dan SARS-CoV-4 tidak akan muncul. Mungkin akan muncul di zaman kita, anak kita, atau cucu kita, tugas kita mempersiapkan mereka,” kata Budi Gunadi.
Enam pilar yang akan ditransformasi tersebut yaitu pilar layanan primer, layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, sistem keuangan atau pembiayaan kesehatan, Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan, dan teknologi informasi serta bioteknologi.
Menanggapi rencana pemerintah di bidang kesehatan ini, Ekonom Bhima Yudhistira memandang kebijakan tersebut sudah tepat untuk memperkuat penanganan pandemi COVID-19.
Ia bahkan mengharapkan setidaknya belanja Rp200 triliun diantaranya perlu dikhususkan untuk mencegah penularan virus. Apalagi dengan penyebaran COVID-19 varian baru yang mesti direspon dengan persiapan fasilitas kesehatan, deteksi, dan vaksinasi yang baik.
“Masalah data juga krusial untuk mempercepat distribusi vaksin. Ada daerah yang kekurangan stok vaksin bisa diambil dari daerah yang pasokannya berlebih,” kata Direktur CELIOS (Center of Economic and Law Studies) ini.
