BANDUNG – Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jawa Barat (Jabar), Dedi Taufik menanggapi fenomena pengibaran ‘bendera putih’ tanda menyerah yang dilakukan oleh ratusan para pegiat usaha perhotelan dan restoran.
Dedi mengakui bahwa situasi saat ini tidak berpihak pada pegiat pariwisata karena terbentur kebijakan pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19. Untuk itu, Disparbud Jabar telah melakukan pembicaraan dengan pihak terkait guna mencari solusi.
“Kemarin kami sudah rapat daring bersama Kemenparekraf, Kadin Jabar, PHRI, dan asosiasi lainnya, mencari solusi pada sektor pariwisata yang meliputi ekonomi kreatif maupun budaya,” tutur Dedi, Jumat(30/7).
“Terdapat permintaan dari asosiasi soal relaksasi ke depannya seperti relaksasi yang diberikan berupa penangguhan listrik dari PLN, PBB, perizinan, retribusi air bawah tanah, dan lainnya,” ucapnya.
Lebih lanjut Dedi menjelaskan bahwa pemberian bantuan sosial juga akan diberikan bagi sekitar 82 ribu para pelaku industri pariwisata, ekonomi kreatif dan seniman budaya di Jabar yang terkena dampak akibat pandemi COVID-19.
“Itu salah satu langkah konkrit. Ini adalah salah satu program dari Pemprov Jabar untuk mencoba menyikapi yang terjadi dengan bansos yang sifatnya insidentil,” katanya.
Dedi kemudian menyinggung soal penurunan BOR Rumah Sakit di Jabar dan pelonggaran beberapa wilayah perihal kebijakan PPKM Level.
Seperti diketahui, beberapa tempat makan di wilayah tertentu diperbolehkan untuk melakukan makan di tempat (dine in). Hal ini kemudian membuat pegiat pariwisata meminta beroperasi dengan pendekatan CHSE.
Namun, ujar Dedi, antara CHSE dengan penilaian leveling sedikit kontradiktif. Pasalnya, pelaku usaha yang telah memiliki CHSE berarti sudah mempunyai sertifikasi dan standarisasi terkait mekanisme pengoperasional ketika konsumen datang.
“Berarti kan dia (pelaku usaha) menyiapkan situasinya dengan protokol kesehatan (prokes) yang tepat. Tapi daerah kategori level 3 dan 4 ada pengurangan pergerakan, kapasitas, dan lainnya. Ada beberapa hal yang disinergikan di situ,” jelasnya.
“Situasi memang seperti ini, tapi di sisi lain Pak Sandiaga juga menampung semua aspirasi dan bagaimana kita bisa bergerak bersama sehingga dapat tercipta kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, maupun multi pihak yang terdampak,” tutup Dedi. (boy)
