JAKARTA – Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi yang juga menjabat sebagai Koordinator PPKM Darurat wilayah Jawa dan Bali Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah terus mempelajari kebijakan yang diterapkan dan dampak yang ditimbulkan. Sebab, tak dapat dipungkiri kebijakan pembatasan telah menghambat aktivitas perekonomian seperti pariwisata hingga pusat perbelanjaan atau mal.
Melambatnya perputaran roda ekonomi akan mempengaruhi pendapatan dan keberlangsungan hidup masyarakat. “Tentu ini kita amati dengan cermat, kami ada tim juga yang mengamati sampai berapa jauh kita boleh pergi,” ujarnya dalaam konferensi pers secara virtual, Kamis (15/7).
Luhut mengaku, jika penerapan PPKM Darurat berlangsung lama, maka akan mematikan ekonomi masyarakat. “Istilah saya itu kalau kita bengkokkan sesuatu musti ada batasnya. Kalau bengkok terus, ya patah. Jadi, kita mengamati betul masalah ekonomi ini jangan sampai kelamaan juga, malah buat mati,” tuturnya.
Luhut menyampaikan, mengenai perpanjangan PPKM Darurat akan dikaji berdasarkan data yang ada, evaluasi dari penerapan pertama. “Kemarin Presiden minta saya untuk evaluasi. Saya janji pada Presiden besok atau nanti sore kami akan laporkan cara bertindak apa yang akan dilakukan dengan data-data yang ada. Nanti kita juga bertemu asosiasi guru besar universitas dan minta pendapat mereka juga,” ungkapnya.
Sejauh ini, kata Luhut, pemerintah akan melihat pengendalian Covid-19 dari hasil pembatasan mobilitas masyarakat. Menurutnya, terjadinya lonjakan kasus selama PPKM Darurat disebabkan karena virus sudah mencapai masa inkubasi 14-21 hari. Dengan kata lain, itu merupakan dampak dari longgarnya aktivitas sebelum PPKM Darurat.
“Karena pemahaman kita mengenai varian Delta ini banyak yang tidak paham betul, sudah lihat chart tadi bukan hanya Indonesia saja, banyak negara lain yang juga kena. Ilmu kedokteran belum sampai ke sana, saya selalu tanya teman-teman dokter mengenai ini,” pungkasnya. (jawapos.com)
