oleh

Begini Penjelasan Kemenkeu untuk Pajak Sembako dan Pendidikan

JAKARTA – Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor mengungkap alasan pemerintah dalam memperluas objek kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

“Kami mempertimbangkan untuk memperluas basis pengenaan PPN tetap dengan memperhatikan dengan kondisi yang ada saat ini,” katanya dalam media briefing secara daring di Jakarta, Senin, (14/6).

Ia mengatakan, perluasan objek yang dikenakan PPN dalam Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) menjadi opsi pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan negara.

Baca Juga:  Menteri Keuangan Ngotot Daging dan Beras akan Dikenakan Pajak

Hal itu dilakukan mengingat penerimaan dari PPN berkontribusi cukup dominan dalam struktur penerimaan pajak yaitu sekitar 42 persen.

Nantinya, jika aturan tersebut diberlakukan, maka pengenaan PPN untuk sembako dan pendidikan tidak akan dikenakan tarif yang merata.

Pemerintah hanya akan mengenakan PPN pada sembako yang bersifat premium saja, sedangkan untuk bidang pendidikan hanya dikenakan pada yang bersifat komersial.

“Kami ingin menonjolkan aspek keadilan dan gotong royong. Di mana pemerintah berupaya meningkatkan kepatuhan pajak, terutama masyarakat yang memiliki kemampuan untuk memberikan kontribusi pajak lebih besar daripada yang lainnya,” jelasnya.

Baca Juga:  Menteri Keuangan Ngotot Daging dan Beras akan Dikenakan Pajak

Selain itu, Neil menyatakan, pemerintah ingin menciptakan sistem pemungutan PPN yang lebih efisien dan less distortion. Mengingat distorsi ekonomi terjadi seiring adanya tax incidence. Sehingga harga produk dalam negeri tidak dapat bersaing dengan produk impor.

Baca Juga


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Baca Juga