Dari aspek politik, lanjut dia, praktik tersebut sangat dipahami. Sebab, itu bukan hanya sebagai reward atas jerih payah seseorang pada pemilu sebelumnya.
Namun, menempatkan seorang pendukung ke posisi BUMN juga dibutuhkan eksekutif untuk memastikan perusahaan negara dalam kendalinya.
’’Kenapa tim sukses ditempatkan? Karena ingin BUMN membangun arah yang diinginkan pemerintah,’’ kata lulusan Universität Hamburg, Jerman, tersebut.
Apalagi, agenda politik masih akan berjalan. Dalam waktu dekat, Pemilu 2024 akan dilangsungkan di mana BUMN juga memiliki peran strategis. ’’Komisaris biasanya 5–7 orang. Di setiap perusahaan ada kombinasi antara yang bener-bener profesional dengan orang titipan,’’ jelasnya.
Namun, lanjut Aditya, meski penunjukan komisaris BUMN sepenuhnya jadi kewenangan pemerintah dan sulit dihindari dari kepentingan politik, idealnya tetap memperhatikan kelayakan. Artinya, relawan yang ’’dititipkan’’ harus mempertimbangkan kompetensi.
’’Jangan serta-merta dia tim sukses bisa ditempatkan di mana pun. Jangan gitu juga,’’ tuturnya. Sebab, hal itu bisa berimplikasi pada performa BUMN sebagai unit bisnis.
Agar lebih terukur, Aditya menilai perlu ada regulasi yang diperbaiki. Khususnya dalam menentukan kriteria minimal dalam pengisian jabatan komisaris.
Misalnya, mensyaratkan punya pengalaman dalam manajerial sektor yang dipegang. ’’Itu bisa lebih diperjelas sehingga tidak menjadi kontroversi,’’ imbuhnya. (jawapos.com)
