Dia menilai, Abdee memiliki pemikiran yang out of the box. Itulah yang dibutuhkan Telkom. Dia meminta masyarakat menilai Abdee secara adil. Menurut Ade, tak perlu diungkit apakah sebelumnya mendukung presiden pada pilpres lalu. ”Kita juga jangan melihat kemampuan seseorang dari kasatmata. Apakah dengan tidak adanya gelar pendidikan, orang tersebut tidak mampu mendapatkan kesempatan berkiprah di jajaran BUMN,” ujarnya.
Dukungan untuk Abdee juga datang dari kolega sesama musisi. Anang Hermansyah mengatakan, latar belakang Abdee sebagai musisi tidak seharusnya menjadi sorotan utama, apalagi kemudian dicibir.
Melihat kompetensinya secara objektif. Bahkan, penilaiannya bersifat selektif.
”Bagi yang sudah mengenal Abdee, penunjukan itu tepat karena Abdee punya modal dan reputasi di bidang kreatif. Modal itu penting untuk ditransformasi di Telkom,” jelas Anang kemarin.
Abdee, lanjut dia, memiliki rekam jejak membangun platform digital musikamu.com bersama Triawan Munaf dan Indra Lesmana pada 2005.
Platform itu memfasilitasi musisi independen untuk berkarya melalui saluran digital. Anang berpendapat bahwa itu rekam jejak yang signifikan karena pada masa itu platform digital belum seramai sekarang.
Dia pun berharap agar publik menilai lebih objektif. Jangan sampai penolakan publik hanya disebabkan Abdee memiliki latar belakang sebagai musisi.
Lagi pula, musisi yang berpindah haluan ke dunia bisnis atau politik bukan hal baru. ”Baiknya mari kita beri kesempatan kepada Abdi Negara untuk bekerja. Kita tunggu inovasi dan kreasi Abdee bersama pemangku kepentingan di sana,” jelasnya.
Terjadi Juga di Level Daerah
Pemberian posisi komisaris BUMN untuk para pendukung politik sudah menjadi tradisi di Indonesia. Bahkan, hal itu tidak hanya terjadi di era pemerintahan Jokowi. Fenomena tersebut terjadi sejak rezim-rezim sebelumnya.
Dalam pandangan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Aditya Perdana, praktik itu bahkan sudah sampai ke level lokal.
Di daerah, para pendukung dalam kontestasi pilkada kerap dihadiahi jabatan di BUMD. ’’Komisaris jadi posisi politik. Ada kecenderungan posisi itu yang banyak di-share ke orang yang jadi pendukungnya,’’ ujarnya kepada Jawa Pos.
