Kendati demikian, lanjut Ngatiyana, prevalensi stunting di Kota Cimahi ini masih memenuhi standar WHO, yakni berada dibawah 16,50 persen.
“Akan tetapi kenaikannya tidak begitu signifikan masih di tingkat wajar sehingga masih bisa teratasi untuk Kota Cimahi,” ujar Ngatiyana, Senin (31/5).
Kenaikan prevalensi stunting di Kota Cimahi pada tahun 2020 diakibatkan karena kondisi pandemi Covid-19 yang membatasi ruang gerak serta kemampuan Pemerintah Kota Cimahi untuk melakukan pemantauan dan penyuluhan kepada masyarakat.
Baca Juga:Patuhi Prokes! Sejumlah Rumah Sakit di Jabar Mulai OverloadMenko Airlangga Ungkap 5 Strategi Indonesia Pimpin Presidensi G20
Pihaknya mengklaim, upaya penanganan dan pencegahan stunting tetap dijalankan oleh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, yakni Dinas Kesehatan melalui petugas puskesmas se-Kota Cimahi.
“Di tengah situasi Covid-19, kita terbatas untuk mengadakan pemantauan atau mendatangi kepada warga atau masyarakat, juga posyandu dan sebagainya,” tutur Ngatiyana.
“Para petugas kita juga terbatas waktu dan kondisinya karena tidak bisa untuk bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga berkendala terhadap penanangan stunting yang di Kota Cimahi,” sambungnya.
Melalui rembuk stunting ini, Ngatiyana ingin kerja sama semua pihak untuk membangun komitmen, kebijakan, dan arah strategi percepatan penurunan stunting.
Ia berharap segala pihak mendukung terwujudnya masyarakat dengan konsumsi gizi yang seimbang, percepatan perbaikan gizi.
Serta pemenuhan sanitasi dasar dengan menyusun rencana kegiatan dan penganggaran sesuai yang disepakati bersama untuk menurunkan prevalensi stunting di Kota Cimahi.
“Penyelesaikan penurunan stunting tidak dapat dilaksanakan dalam waktu yang singkat. Oleh sebab itu perlu dilakukan komitmen bersama supaya penanganan dilakukan terus menerus dan berkesinambungan,” jelas Ngatiyana. (Mg5)