BANDUNG – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI rencananya akan melakukan pembukaan sekolah secara tatap muka pada Juli 2021, setelah vaksinasi guru dan tenaga kependidikan tuntas.
Mengenai hal tersebut, Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengatakan, kebijakan sekolah untuk menggelar pembelajaran tatap muka tergantung pada tingkatan pemerintah daerah. Khususnya dalam hal status zonasi risiko penyebaran COVID-19 di setiap daerah.
“Jadi itu tergantung daerah tersebut masih terkategori zona merah atau bukan. Karena ada resiko yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Ketika akan membuka kembali sekolah, ada berbagai sistem yang memang dilakukan oleh daerah-daerah yang itu berbeda-beda,” kata Ledia Hanifa Amaliah di Kota Bandung, Sabtu, (22/5).
Dia mengatakan, sebagai contoh di Jawa Barat, ada sebagian sekolah yang sudah siap menggelar tatap muka. Ada juga yang siap menggelar sekolah bersama-sama. Semuanya, kata Ledia, akan sangat tergantung kondisi pandemi COVID-19 di bulan Juli 2021.
“Itu karena saat ini masih naik ya kondisi Covid-19 ini, kita masih cukup tinggi. Apalagi selesai Idulfitri ini meskipun katanya nggak boleh mudik tapi kan tetap saja dengan ada beberapa kasus baru, ditambah dengan strain virus yang baru,” kata anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Barat I (Kota Cimahi dan Kota Bandung) ini.
Terlebih, lanjut Ledia, anak-anak peserta didik tidak bisa divaksin. Maka yang divaksin duluan adalah guru, termasuk di daerah-daerah yang memang sudah maksimal siap menggelar tatap muka.
Pertimbangan untuk Mengikuti Pembelajaran Tatap Muka
Menurut dia, hal lain yang harus dipikirkan dan bagian terpenting adalah mobilitas anak atau peserta didik. Pemerintah dan sekolah harus memikirkan bagaimana jemputan anaknya, pengantarnya, transportasi dan komunikasi selama perjalanan, dan lain sebagainya.
“Lalu itu harus dengan keputusan pemerintah daerah menjadi pertimbangan dalam membukanya. Bisa jadi nanti ada daerah yang bersebelahan, tetapi yang satu dibuka yang atau tidak. Apakah daerah itu kemudian mau melokalisir hanya kecamatan tertentu saja, sangat diserahkan kepada daerah,” katanya.
Ia mengatakan keputusan final juga ada di tangan para orang tua dan ketika orang tua. Mengingat, bahwa pembukaan sekolah kembali ini terlalu berisiko buat anak. Selain itu, juga perlu menimbang kondisi kesehatan anak. Jika anak dalam kondisi yang kurang sehat, maka diizinkan untuk tidak sekolah.
