“Sehingga sekolah tidak boleh mengatakan bahwa anak itu bolos. Tapi harus disediakan fasilitas untuk hibrid juga. Jadi yang online dan offline secara bersamaan, mereka harus menyiapkan sistemnya. Nah ini juga kerumitan tersendiri buat sekolah meskipun kemudian ada relaksasi dana BOS yang diberikan oleh pemerintah pusat,” katanya.
Ledia mengatakan pemerintah daerah pun harus mempersiapkan segala sesuatunya jika terjadi lonjakan kasus COVID-19 setelah pembelajaran secara tatap muka ini diselenggarakan. Tahapannya mulai dari penanganan pelacakan kontak, pengetesan, sampai perawatannya. (antaranews)
