oleh

DJP Tata Ulang Tempat Terdaftar dan Pelaporan Usaha Wajib Pajak

JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan melakukan reorganisasi beberapa kantor pajak di Indonesia. Agenda ini tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak nomor PER-06/PJ/2021 tentang Tata Cara Penatausahaan Pemindahan Tempat Wajib Pajak Terdaftar dan/atau Tempat Pelaporan Usaha Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam Rangka Reorganisasi Instansi Vertikal DJP.

Beleid yang ditetapkan Suryo Utomo tangal 17 Maret 2021 ini menyebutkan, reorganisasi instansi vertikal DJP meliputi tiga hal.

Pertama perubahan nomenklatur Kantor Wilayah (Kanwil), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Kedua perubahan wilayah kerja KPP dan KP2KP. Ketiga, perubahan jenis KPP.

Perdirjen Pajak itu juga menegaskan terhadap perubahan wilayah kerja, Direktur Jenderal Pajak memindahkan tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat pelaporan usaha PKP dari KPP Pratama Lama ke KPP Pratama Baru sesuai dengan pengalihan wilayah kerja.

Wajib pajak dan/atau PKP yang dipindahkan tempat pelaporan usaha akan mendapat pemberitahuan dari KPP Pratama Lama.

KPP Pratama Baru dan KPP Madya menerbitkan Kartu NPWP baru dan menyampaikannya kepada Wajib Pajak beserta pemberitahuan pemindahan tempat Wajib Pajak terdaftar paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak SMT (saat mulai terdaftar).

Kemudian, Kanwil atasan KPP Pratama Lama menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terutang paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak SMT dan berlaku sejak SMT sampai dengan batas waktu sebagaimana telah ditetapkan pada SK pemusatan sebelumnya, dalam hal PKP yang tempat pelaporan usahanya dipindahkan merupakan tempat pemusatan PPN terutang.

Baca Juga


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

Baca Juga