Lanjutnya, dengan adanya serentetan kasus itu, menurut dia, membuktikan betapa tidak becusnya Pemkot Depok dalam mengelola pemerintahan di Kota Belimbing itu.
Di samping itu, Alumnus Universitas Indonesia itu juga mengkritik minimnya inovasi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok dalam menggenjot pemasukan daerah.
“Tidak ada kreativitas untuk meningkatkan pendapatan daerah. Padahal, keuangan daerah sangat terbatas. Namun, di tengah problem keuangan itu, tampak Wali Kota dan Wakil Wali Kota tidak memiliki ide cemerlang bagaimana menggenjot pemasukan,” ujar dia.
Saihu juga mengkritik gaya politik Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono yang dianggapnya kurang fokus dalam menata pemerintahan, sebab cenderung mengurusi partainya.
“Khusus Wakil Wali Kota harus fokus ngurus pemerintahan, bukan lagi corong/abdi partai. Poster-poster yang bertebaran dalam statusnya sebagai ketua DPD partai menunjukkan kekurangsiapannya sebagai Wakil Wali Kota. Masih berorientasi sempit, sektoral, ketakutan dukungan,” papar Saihu.
Saihu mengingatkan kepada Pemkot Depok agar komitmen melaksanakan program dan kegiatan tahun 2021 sebagaimana mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok tahun anggaran (TA) 2021 yang sudah ditetapkan.
Ia menegaskan, dalam RKPD TA 2021 itu terdapat sejumlah kebijakan prioritas khususnya untuk pelayanan dasar.
Dirinya menyarankan agar Pemkot bisa membangun sinergi dan berkolaborasi dengan seluruh mitra kerja yang ada untuk membangun Kota Depok.
“Selain harus kreatif, membangun sinergi dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder adalah kunci untuk membangun Kota Depok ke depan. Tentu kita tidak menginginkan kegagalan hari ini terus berepitisi (berulang) sehingga fokus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menata kota ini lebih baik lagi, harus lebih diperkuat,” pungkasnya. (Mg12/hrs)
