oleh

Pengamat Nilai Tata Kelola Pemerintahan Kota Depok Buruk

DEPOK – Pengamat Kebijakan Publik Kota Depok juga Peneliti Centre for Strategic and Indonesian Public Policy (CSIPP), Muhammad Saihu menilai tata kelola pemerintahan di Kota Depok termasuk kategori buruk.

Saihu mengkiritisi sejumlah kebijakan di Kota Depok yang dinilainya bermasalah. Di antaranya termasuk kebijakan terkait pelayanan dasar seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, penataan ruang hingga perumahan.

“Hampir dari semua aspek pelayanan dasar tak satupun yang berhasil dieksekusi dengan baik oleh Pemkot (Pemerintah Kota Depok),” kata Muhammad Saihu, Jumat (30/4).

Baca Juga:  Bagi Atlet Kurang Mampu, Akan Terima Kartu Depok Sejahtera

Ia misalnya menyoroti buruknya pelayanan pendidikan di Depok, di mana ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang masih jauh dari kata baik.

“Dalam konteks layanan pendidikan, itu bisa dicerna melalui data yang ada dimana tingkat partisipasi anak yang tidak sekolah kategori usia 16-18 naik sebesar 2,82% di tahun 2019. Dan, persentase tersebut tidak banyak mengalami perubahan hingga tahun 2020,” terang Saihu.

Baca Juga:  Akademisi Sarankan Pemkot Depok Urai Masalah Urban Politics

Padahal, dari segi anggaran, sektor pendidikan termasuk salah satu yang mendapatkan alokasi anggaran cukup besar. Sehingga, hal itu semestinya mampu menambal masalah di bidang pendidikan Kota Depok.

“Kalau dilihat dari porsi kenaikan anggaran pendidikan pada 2020 kan naik menjadi 28 persen. Mestinya dengan anggaran sebesar itu bisa menutupi celah masalah yang ada,” ujarnya.

Baca Juga


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

Baca Juga