SOREANG – Pasar Ikan Modern (PIM) Soreang, Kabupaten Bandung selalu sepi pengunjung. Hal tersebut berdampak terhadap pendapatan para pedagang.
Disinyalir, penyebab dari sepinya aktivitas jual-beli itu diakibatkan pengelolaan PIM Soreang Kabupaten Bandung yang dinilai tidak optimal.
Sehingga berdampak sepinya pengunjung dan membuat rugi para pedagang.
Penjual ikan basah di PIM Soreang, Ace mengatakan bahwa pembeli kurang ramai. Katanya, di pasar ikan modern ini hanya tersedia ikan, tidak seperti di pasar tradisional yang tersedia berbagai macam kebutuhan pangan.
“Lapak yang tutup banyak soalnya pembeli kurang, ikan banyak yang numpuk, enggak ke jual, banyak yang busuk, banyak yang diasin, udah nyerah,” kata Ace saat di wawancara belum lama ini.
Untuk modal, Ace mengaku harus mengeluarkan biaya sebesar Rp4 jutaan. Untuk bisa balik modal, dirinya memerlukan waktu hingga tiga hari lamanya. “Saya ini bertahan saja, mudah-mudahan kedepannya ramai, mudah-mudahan ada kemajuan, tapi udah dua tahun gini aja,” katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bandung, Tri Bambang Pamungkas mengungkapkan, hingga saat ini, Pasar Ikan Modern Soreang dikelola oleh PT. Citra Bangun Selaras (CBS). Namun, kata Tri, PT. CBS kurang berinovasi dalam mengelola pasar ikan tersebut, sehingga sepi pengunjung.
“CBS ini BUMD, dan hampir semua bidang dijadikan bisnis oleh BUMD, contoh pangan atau bansos oleh CBS, terus aset oleh CBS, makanya aneh juga. Akhirnya salah satu dari ketidakkonsentrasian CBS membuat PIM jadi korban,” ungkap Tri saat dihubungi melalui telepon seluler, Kamis (15/4).
“Apabila bisnisnya di pangan, ya berarti dia akan total dalam berinovasi, cari investor, tapi sejauh ini tidak ada dobrakan inovasi terkait PIM, apalagi sekarang bulan Ramadan, masyarkat tidak mau susah untuk mencari yang tidak ada, maka akan membeli yang mudah di akses saja,” tuturnya.
Tri mengkritisi sejumlah bisnis yang dikelola oleh PT. CBS tersebut. Seharusnya, kata Tri, kalau multi guna maka yang memang prospeknya itu detail.
“Misalnya konstruksi, kan ada segala jenis konstruksi yang berbeda-beda, jadi ada spesialisasinya. Nah maksud saya, kalau multiguna jangan sektor sosial diambil, kontruksi diambil, aset juga diambil,” jelasnya.