oleh

Kontroversi THR Buruh Akan Dicicil

JAKARTA – Buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit (SP TSK SPSI) menolak rencana Kementerian Tenaga Kerja yang membolehkan Tunjangan Hari Raya (THR) boleh dicicil atau ditunda.

Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI Roy Jinto mengatakan, dikhawatirkan akan banyak perusahaan yang memilih opsi untuk mencicil atau menunda pembayaran THR.

“Kondisi tahun 2020 dengan sekarang tahun 2021 sangat berbeda di mana perusahaan sudah beroperasi secara normal,” kata Roy dalam keterangannya, kemarin (21/3).

Roy menyesalkan kebijakan pemerintah yang cenderung berpihak kepada para pengusaha ketimbang buruh. Padahal, kata dia, aturan yang diterbitkan pemerintah telah merugikan kaum buruh.

Aturan itu, antara lain pengesahan UU Cipta Kerja, PP No 34 tentang tenaga kerja asing (TKA), PP No 35 mengenai PKWT, alih daya dan PHK, PP No 36 mengenai pengupahan, PP No 37 mengenai JKP, serta Peraturan Menteri (Permen) No 2 Tahun 2021 mengenai pengupahan untuk industri padat karya di mana aturan tersebut memperbolehkan perusahaan untuk membayar upah buruh di bawah upah minimum.

“Semua kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sangat berpihak kepada pengusaha dan merugikan kaum buruh, apalagi dengan rencana Menteri Ketenagakerjaan akan memperbolehkan pengusaha untuk mencicil dan menunda pembayaran THR 2021, maka lengkap sudah penderitaan kaum buruh,” ujar Roy.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Baca Juga