Kang Emil yang juga Ketua Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jabar ini menegaskan, pihaknya akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap PPKM Mikro di Jabar.
“Mudah-mudahan kita bisa ada pelonggaran dengan cara tetap produktif tapi tetap dengan (protokol kesehatan) 5M yang ketat,” ucap Kang Emil.
Sementara itu, Wakil ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily selaku ketua rombongan mengatakan, kunjungan Komisi VIII DPR RI ke Gedung Sate terkait pembahasan penanggulangan bencana dan penanganan COVID-19 di Jabar.
Baca Juga:Saber Pungli Jabar Bongkar Praktik Sunat BLT UMKM Rp 800 JutaePaper Jabar Ekspres Edisi Selasa, 16 Februari 2021
“Saat ini, Komisi VIII sedang membahas UU bencana agar terintegrasi dengan pemerintah daerah. Kami mohon doanya agar UU tersebut bisa diselesaikan secepatnya,” kata Ace.
“Tadi kami juga mendapat masukan bahwa ke depan memang penanganan bencana harus berorientasi pada mitigasi bencana, sehingga penekanan korban bisa jauh ditekan,” tambahnya.
Selain itu, Komisi VIII DPR RI juga ingin memastikan bahwa penanganan bencana di Jabar terutama bencana banjir bisa ditangani dengan baik oleh Pemda Provinsi Jabar.
“Lalu bisa bersinergi dengan Kementerian Sosial dan BNPB. Kunjungan ini memastikan bahwa proses penanganan bencana di Jabar berjalan dengan baik,” ucap Ace.
Komisi VIII DPR RI pun mengapresiasi penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh Pemda Provinsi Jabar serta PPKM yang dinilai mampu menekan angka keterisian rumah sakit serta meningkatkan kedisiplinan warga Jabar.
“Saya mengapresiasi hal yang telah dilakukan oleh Pak Gubernur Ridwan Kamil dalam menangani pandemi COVID-19, termasuk penerapan PPKM yang berjalan lancar,” ujarnya. (mg1/drx)