“Intinya kita semua harus mengikuti hasil kesepakatan saat mediasi. Dalam mediasi itu juga bahkan sudah dijelaskan tidak ada kesesatan di Ponpes Alam Maroko ini dan itu memang sudah diakui semuanya. Kasihan warga yang masih menolak karena terprovokasi, karena sebetulnya mereka itu mendukung kita,” tandasnya.
Sementara itu Ketua Komisi 4 DPRD Bandung Barat Bagja Setiawan yang menjadi fasilitator mediasi antara warga dan pengurus pesantren juga mengungkapkan jika perselisihan antara kedua belah pihak belum selesai.
“MUI dan semuanya diundang, disepakati kalau pengelola menyerahkan pengelolaan ke warga setempat untuk bersinergi dengan tokoh masyarakat dan pihak desa. Pemimpin yang sebelumnya keluar dari kampung. Intinya itu disepakati dan pesantren tetap dilanjutkan. Tapi memang tetap ada warga menolak keberadaan pesantren,” kata Bagja. (mg6)
