oleh

Pilkada 2024 Diprediksi Akan Memberatkan Penyelenggara

JAKARTA – Sejumlah alasan dikemukakan agar pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023 tetap dilaksanakan. Pejabat Sementara (Pjs) yang menduduki posisi kepala daerah selama dua tahun dianggap tidak efektif. Perlu kepemimpinan yang definitif di masa pagebluk.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini misalnya. Ia mengusulkan agar pelaksanaan pilkada dapat dinormalisasi pada 2022 dan 2023 dan tidak dikumpulkan semua (serentak) di tahun 2024. Alasan Fraksi PKS, supaya ada kepemimpinan yang defenitif dan tidak terlalu panjang masa jabatan Pjs.

Anggota Komisi I DPR ini melanjutkan, penyelenggaraan pilkada di 2024 berdekatan dengan pemilu presiden dan wakil presiden. Termasuk pemilu legislatif. Hal ini akan menimbulkan beban ekonomi dan politik yang besar serta beban juga bagi penyelenggara untuk fokus mempersiapkannya.

Ruang bagi rakyat untuk mendalami visi misi dan program para calon kepala daerah tidak akan optimal. Karena dipastikan akan tersedot pada isu capres-cawapres seperti pengalaman yang sudah-sudah. Padahal kepemimpinan daerah ini tidak kalah strategis dan berhubungan langsung dengan pelayanan dan kesejahteraan rakyat.

Di samping itu, lanjut Jazuli, dengan pilkada dipisah dari pemilu presiden-wapres akan memperluas stok calon pemimpin nasional tersebut yang datang dari kepala-kepala daerah yang dinilai sukses oleh rakyat. “Tentu ini bagian strategis yang harus kita pikirkan bersama,” ujarnya Jazuli.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Baca Juga