oleh

Pengadaan Barang dan Jasa Rawan Korupsi

BANDUNG – Proyek pengadaan barang dan jasa rawan digunakan sebagai ajang korupsi di sebuah pemerintahan.  Hal itu diungkapkan Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat (Setda Jabar) Dudi Sudrajat Abdurachim.

Kendati demikian, Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar telah menerapkan sistem Enterprise Resource Planning (ERP) dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintahan.

“Mengelola mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi terintegrasi dalam satu sistem dan menggunakan aplikasi. Pengadaan barang juga (pakai). Biasanya titik kerawanan (korupsi) di pengadaan (barang dan jasa),” ujar Dudi, Rabu (16/12).

Dikatakannya, perbaikan dilakukan menyeluruh. Namun bertahap. Mulai dari peningkatan kualitas dan integritas aparatur, sistem tata kelola pemerintahan, infrastruktur, hingga sarana dan prasarana yang semuanya mendapatkan sentuhan TIK.

“Zaman sekarang nggak mungkin tanpa ICT (TIK) untuk percepatan pelayanan dan transparansi, akuntabilitas, dan juga untuk audit,” katanya.

“Kalau di perusahaan itu ada yang disebut ERP, planning, programming, budgeting yang terintegrasi dalam satu sistem dan itu tidak mungkin tanpa ICT,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, ungkap Dudi, perbaikan juga menyasar aparatur pengelola pemeriksanya atau Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) hingga penerapan sistem merit secara objektif dalam kebijakan manajemen ASN.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Baca Juga