Pengadaan Barang dan Jasa Rawan Korupsi

BANDUNG – Proyek pengadaan barang dan jasa rawan digunakan sebagai ajang korupsi di sebuah pemerintahan.  Hal itu diungkapkan Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat (Setda Jabar) Dudi Sudrajat Abdurachim.

Kendati demikian, Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar telah menerapkan sistem Enterprise Resource Planning (ERP) dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintahan.

“Mengelola mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi terintegrasi dalam satu sistem dan menggunakan aplikasi. Pengadaan barang juga (pakai). Biasanya titik kerawanan (korupsi) di pengadaan (barang dan jasa),” ujar Dudi, Rabu (16/12).

Dikatakannya, perbaikan dilakukan menyeluruh. Namun bertahap. Mulai dari peningkatan kualitas dan integritas aparatur, sistem tata kelola pemerintahan, infrastruktur, hingga sarana dan prasarana yang semuanya mendapatkan sentuhan TIK.

“Zaman sekarang nggak mungkin tanpa ICT (TIK) untuk percepatan pelayanan dan transparansi, akuntabilitas, dan juga untuk audit,” katanya.

“Kalau di perusahaan itu ada yang disebut ERP, planning, programming, budgeting yang terintegrasi dalam satu sistem dan itu tidak mungkin tanpa ICT,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, ungkap Dudi, perbaikan juga menyasar aparatur pengelola pemeriksanya atau Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) hingga penerapan sistem merit secara objektif dalam kebijakan manajemen ASN.

“Manajemen ASN kita juga sekarang menuju yang namanya merit system. Yaitu atas dasar pemetaan orang yang sudah terdokumentasi dengan baik dan itu nggak mungkin tanpa ICT,” ungkapnya.

Alhasil, sambungnya, orang per orang itu dipetakan dari sisi potensinya. Seperti pendidikan, sehingga dari waktu ke waktu pihaknya bisa cek kinerjanya.

“Nanti ada orang yang potensinya bagus kinerjanya bagus ada di titik paling atas. Tapi ada orang yang potensinya rendah kinerjanya juga rendah itu ada titik paling bawah. Tentu kita juga harus melakukan treatment terhadap orang-orang yang sudah dipetakan tersebut,” sambung dia.

Lebih lanjut, dalam pengelolaan pendapatan daerah terutama dari sektor pajak kendaraan bermotor, penerapan ICT dilakukan untuk mempermudah bayar para wajib pajak.

“Sekarang dimungkinkan mereka (masyarakat) nggak harus antre untuk membayar pajak daerah atau provinsi. Pelayanan itu datang ke masyarakat sendiri, ada yang namanya Samsat Gendong, dan lainnya,” lanjutnya.

Tinggalkan Balasan