NGAMPRAH – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bandung Barat dipastikan gagal merealisasikan rencana pembangunan dan peningkatan jalan dari anggaran kabupaten
Kebijakan refocusing anggaran dituding jadi penyebabnya. Akhirnya semua program pembangunan dan peningkatan jalan harus dipangkas dan dialihkan kepada penanganan pandemi Covid-19.
“Untuk program penanganan jalan tahun ini dari APBD kabupaten semua gagal yang masih tersisa adalah program yang bersumber dari bantuan gubernur,” ujar Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR KBB, Aan Sofyan, Selasa (20/10).
Ada lima ruas jalan yang ditingkatkan kualitasnya pada tahun ini dengan anggaran dari provinsi di antaranya ruas jalan Sersan Bajuri, Wangunsari-Dago, Cihideung-Ciwaruga, Cihanjung-Parongpong, serta Datarpuspa-Gununghalu.
Saat ini progresnya sedang berjalan dan rata-rata pengerjaan sudah di atas 50%. Pihaknya memprediksi di akhir November atau paling lambat awal Desember semua pekerjaan peningkatan lima ruas jalan tersebut bisa selesai.
“Total anggaran yang dikucurkan untuk perbaikan lima ruas jalan itu dari provinsi senilai Rp 15 miliar. Kalau yang dari APBD tidak ada,” katanya.
Disinggung mengenai proyeksi anggaran penanganan jalan dan jembatan tahun depan, berdasarkan proyeksi usulan dan perencanaan mencapai Rp 50 miliar untuk semua kegiatan.
“Angka itu di luar program pembangunan jalan kabupaten sepanjang 71 km yang dananya dari pinjaman PT Sarana Multi Insfrastruktur (SMI) senilai Rp 285.500.400.000,” terangnya.
Kendati begitu belum tentu semua ajuan anggaran di APBD kabupaten disetujui, karena melihat kemampuan keuangan daerah. Sementara biasanya pengajuan perbaikan atau pembangunan jalan di lapangan selalu banyak.
Salah satunya jalan kompleks Permata yang sudah diserahterimakan ke Pemda KBB. Awalnya tahun ini diajukan namun karena Covid-19 akhirnya dicoret dan coba diusulkan lagi tahun depan.
“Di kami ini (PUPR) banyak ajuan, baik perbaikan ataupun pembangunan jalan, tapi anggaran yang ada tidak terlalu besar. Jadinya ada skala prioritas penanganan, disesuaikan dengan anggaran yang ada,” pungkasnya. (mg6/yan)
