oleh

Kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf Lembek Terhadap Intoleransi

JAKARTA – Jelang setahun pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, insiden pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) kembali marak.

Direktur Riset Setara Institute, Halili Hasan memaparkan, sejak tahun politik nasional 2019 lalu, ada kecenderungan peningkatan intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok agama minoritas

“Sepanjang tahun lalu, dalam catatan Setara Institute, telah terjadi 200 peristiwa pelanggaran KBB,” kata Halili dalam keterangannya, Selasa (29/9).

Dari sana, Setara Institut meminta pemerintah untuk hadir dalam menjamin dan melindunti hak konstitusional minoritas.

“Dalam catatan Setara Institute sejak 2007, salah satu persoalan terbesar intoleransi dan pelanggaran KBB di Indonesia terletak pada level negara. Pemerintah selama ini lebih sering absen ketika kelompok minoritas diintimidasi, direstriksi, didiskriminasi, bahkan dipersekusi,” jelas Halili.

Ia menambahkan, meskipun negara hadir, mereka cenderung berpihak pada kepentingan pelaku intoleransi dan pelanggaran yang mengatasnamakan mayoritas. “Minoritas kerapkali dikorbankan dan dipaksa mengalah atas nama harmoni dan kerukunan,” tambahnya.

Kemudian, Setara Institute juga mendesak pemerintah, terutama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, untuk segera mengambil tindakan yang memadai dalam menangani persoalan tersebut.

“Menteri Tito mesti mengambil kebijakan yang progresif, sesuai dengan otoritas legal dan demokratik, untuk menjamin tata kelola pemerintahan daerah yang inklusif dan toleran dalam kebhinekaan,” katanya.

Baca Juga


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Baca Juga