Proyek Mall Pelayanan Publik Tahap II Kota Cimahi Terpaksa Mangkrak Karena Gagal Lelang

CIMAHI – Meski sudah ditenderkan, proyek pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Cimahi tahap II belum juga dilaksanakan. Sebab, proyek senilai Rp 46 miliar itu dikabarkan gagal lelang.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Setda Kota Cimahi Ainul Yakin beralasan, gagalnya lelang proyek itu lebih disebabkan peserta yang mengikuti tender tidak memenuhi persyaratan.

“Jadi ini Uudah 2 kali gagal, enggak ada yang memenuhi syarat,” kata, Ainul saat dihubungi, Rabu (23/9).

Dalam lelang yang terakhir pada Agustus lalu, tercatat ada 100 lebih perusahaan. Sementara yang melanjutkan hingga ke tahapan penawaran harga ada sekitar 37 perusahaan. Namun semuanya gugur dalam tahapan evaluasi.

’’Tahap evaluasi itu meliputi administrasi dan teknis hingga tahapan klarifikasi sampai pembuktian,’’ucap Ainul

Selain itu, masalah krusialnya adalah tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan sesuai yang tertera dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan  Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Kontruksi Melalui Penyedia.

“Yang lolos administrasi aja 5 dari 37, kemudian masuk ke teknis rontok semua (gugur),” ujar Ainul.

Untuk langkah selanjutnya, lanjut Ainul, masih dibahas oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).

“Tindaklanjutnya belum tau seperti apa. Masih dalam rapat pembahasan informasinya ke saya,” sebut Ainul.

Sementara itu, Sekretaris DPUPR Kota Cimahi, M Sutarno mengatakan, pihaknya masih membahas kelanjutan proyek tersebut sehingga belum bisa dipastikan kapan lelang ulang akan dilaksanakan.

Namun pihaknya tetap berharap MPP tahap kedua itu bisa dilanjutkan tahun ini meski tahun ini hanya menyisakan empat bulan lagi.

“Masih dalam pembahasan. Inginnya tahun ini, cuma bisa dan tidaknya tergantung hasil kajian dan waktu,” katanya.

Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna sangat berharap pembangunan lanjutan MPP Kota Cimahi bisa terealisasi tahun ini.

Apalagi proyek tersebut mendapat atensi langsung dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

“MPP mudah-mudahan bisa berlangsung. Mudah-mudahan tidak ada halangan, tahun depan bisa beroperasi,” katanya.

Pembangunan MPP tahap pertama sendiri sudah dilakukan tahun lalu dengan mengerjakan bagian kontruksi utama bangunan. Seperti struktur, lantai hingga basement. Anggaran yang terkuras mencapai Rp 80 miliar.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan