Lahan Milik Warga Harus Ganti Untung

SUBANG-Bupati Subang H. Ruhimat akan melaku­kan pembicaraan dengan DPRD Kabupaten Subang, terkait dengan rencana pembangunan jalur Cilamaya dengan Patimban. Pasalnya, dalam dialog dengan warga sera Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Pantura, warga berharap adanya penggan­tian garapan atau kompensasi bagi tambak yang

“Memang sih saya juga sangat memahami, dengan diambil lahan 20 meter, pasti akan terganggu,” kata H. Ruhimat.

Dalam analisa awal, Pemerintah Kabupaten Subang, selain karena tanah yang akan digu­nakan merupakan area Perhutani dan Pemda juga tidak menyiapkan anggaran untuk pem­bebasan lahan.

“Kalau ada anggaranya ya sudah tanah hak milik saja kita bebaskan, ke­napa mesti milih Perhutani kan?

Tanah milik saja sekalian. Tapi karena sebelumnya sudah ada MoU, anggaran yang ada sudah saja untuk keperluan kontruksi jalan­nya langsung,” jelasnya.

Namun, Pemerintah Kabupaten Subang tetap berusaha untuk memberi­kan dampak positif dan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Seperti misal­nya ke depan bisa tumbuh warung-warung warga dip­inggiran jalan atau dengan berkembangnya area seki­tar tanah hak milik war­ga juga bisa terdongkrak nilainya. “Dengan terben­tangnya jalan sepanjang 44 KM dengan lebar 20 meter, wah bukan main nanti. Akses menuju ke Patimban dan sebaliknya, bisa sangat berkembang untuk wilayah sekitar,” kata Bupati.

Sementara itu, Dan­dim 0605 Subang Letkol Edi Maryono memberi­kan sedikit cerita, ketika melakukan program Ten­tara Manungggal Memban­gun Desa (TMMD) di Jalan Cipeundeuy-Serangpan­jang. Pada awalnya warga sempat menolak pembu­kaan jalan yang akan me­lewati hak milik.

“Namun karena Pak Bu­pati tak ingin berkonflik dengan rakyat, akhirnya jalur dibelokkan dan sedikit memutar. Nah, setelah tahu itu jalan lebarnya hingga 20 meter, warga malah ingin jalan itu persis berada di depan rumahnya,” cerita Letkol Edi.

Sebab, ia melihat, ada niat baik dari Pemda Subang khususnya Bupati Subang H Ruhimat dalam hal upaya peningkatan taraf ekonomi dan hidup masyarakat mela­lui peningkatan infrastruktur dengan melakukan pem­bangunan jalan baru.