JAKARTA-Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di tanah air selalu diwarnai oleh prktik money politics atau politik uang. Baik itu Pilkada yang digelar secara langsung maupun pemilihannya melalui DPRD.
Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD saat menjadi pembicara kunci dalam diskusi daring bertajuk “Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi Lokal”, Sabtu (5/9).
“Apakah di dalam pilkada itu ada money politics? Selalu ada. Ketika kita bicara kembali saja ke DPRD, money politic-nya ada, ketika sekarang pemilihan langsung, ada,” kata Mahfud MD, dilansir dari rmoljabar.id.
Mantan Ketua MK ini mengungkapkan, dirinya pernah menuliskan pernyataan soal adanya praktik politik uang tersebut dalam sebuah putusan saat menjabat ketua lembaga Mahkamah Konstitusi itu.
“Kalau pilihan langsung kepada rakyat itu money politic-nya eceran, kalau lewat DPRD itu borongan. Kita bayar ke partai selesai. Kalau ke rakyat seperti sekarang ya bayar kepada rakyat, pakai amplop-amplop satu persatu,” ungkapnya.
Kendati demikian, Mahfud MD menilai sistem pilkada langsung yang sudah jalan, dan akan digelar 9 Desember 2020 juga memiliki nilai positif. Dicontohkannya, koalisi yang cair dan tidak lebar hingga mengarah pada kotak-kotak ideologi partai politik.
“Misalnya PAN dengan PKS itu di atas tidak cocok, di daerah tertentu bergabung. Demokrat dengan PAN di pusat tidak cocok di bawah bergabung. PDIP dengan PKS di daerah tertentu bergabung. itu bagus,” tuturnya. “Jadi tidak ada satu koalisi atau oposisi permanen terutama tidak ada lagi pengelompokan ideologis, yang satu ini Islam, satu sekuler, satu nasionalis, enggak ada. Sekarang bercampur di dalam pilkada ini. Yang penting ingin menang semua,” demikian Mahfud MD menambahkan. (bbs/tur)
