Dewan Gaungkan Pemekaran Daerah

BANDUNG – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar), Rafael Situmorang mendukung langkah Pemprov Jabar dalam pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB). Kabupaten Sukabumi Utara, Kabupaten Garut Selatan dan Kabupaten Bogor Barat.

Menurut politis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu, dari isi keluasan wilayah dan jumlah penduduk di Jabar sudah selayaknya di mekarkan.

“Jabar itu luas, penduduknya pun banyak. Maka sepatutnya dimekarkan. Sebab, jika hanya 27 Kota/Kabupaten saja sangat berat sebenarnya,” ucap Bang Rafael sapaan akrabnya kepada Jabar Ekspres, Rabu (5/8).

Mantan aktivis 98 itu menjelaskan, pengajuan sebelumnya pemekaran daerah di Jabar telah diusulkan kepada pemerintah pusat pada tahun 2007 dan 2009. Namun, proses tertunda dengan monatorium.

“Ini ‘kan sebenarnya hal yang tertunda dulu. Sempet sudah mau finalisasi. Cuman Presiden waktu itu membuat monatorium gitu. Jadi memang sudah layak bahwa 3 daerah itu dimekarkan,” jelasnya.

Kendati demikian, pria kelahiran asal Padang itu, guna mendukung pemekaran tersebut. Ada hal-hal yang harus dipersiapkan. Seperti dana hibah dari Kabupaten induknya selama 2 tahun.

“Kabupaten Sukabumi Utara, Kabupaten Garut Selatan dan Kabupaten Bogor Barat, sudah layak. Tinggal persiapkan dana hibah daerah, harus ada persetujuan dari Kepala Daerah dan DPRD Induk yang dimekarkan. Itu yang harus dipersiapkan,” bebernya.

Disatu sisi, ia pun membandingkan Jawa Barat dengan Jawa Timur. Menurutnya, dari sisi kota/kabupaten Jatim lebih banyak. Padahal, sambung dia, dari jumlah penduduk Jabar banyak.

“Kalau tidak salah Jatim hanya 31 Kaupaten/Kota. Dari sisi itunya sangat layak memang dimekarkam. Sebagai contoh, dari gunung Sindur ke ibu kota Bogor, itu hampir setengah hari perjalanannya. Wasilahnya luar biasa dimekarkan Kab Bogor Barat,” ungkapnya.

Di umpan pertanyaan Komisi I sebelumnya sudah membahas pemerkaran itu. Dirinya mengaku belum dikaji secara detail. Sehingga ada kemungkinan dibahas pada rapat Komisi I minggu depan.

“Dikaji detail sih kemungkinan mulai minggu depan. Kalau pandangan saya dari sisi itunya sudah sangat layak. Tinggal nanti kita cek Kabupaten induknya apakah sudah siap tidak memberikan itu 2 tahun untuk persiapan. Karena kan harus ada pembiayaan, paling itu yang nanti di followup,” pungkasnya. (mg1/tur)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan