Disdik Jabar Rangkum Permasalahan Pendidikan

BANDUNG – Masagai, merupakan landasan filosofis pendidikan di Jawa Barat. Berbagai instrumen telah dijalankan, umpanya dengan pendidikan karakter bagi pelajar. Namun, hasilnya selama ini masih jauh dari harapan pemerintah.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar Dedi Supandi mengatakan, untuk mewujudkan karakter bangsa melalui pendidikan. Dalam konteknya Jawa Barat, beberapa masih tertinggal dan peran cabang dinas di tingkat daerah belum termaksimalkan, sehingga kondisi ini tujuan pendidikan yang dimaksud akan mustahil terwujud.

“Kita juga akan meningkatkan peran dari cabang dinas pendidikan, di tiap – tiap sekolah, ini juga menjadi bahan kajian,” ujar Dedi, Jumat (31/7).

Sistem yang digunakan dalam meningkatkan peran cabang sekolah, dikatakan Dedi yakni dengan mendesentralisasikan sebagian urusan Disdik ke tiap – tiap cabang dinas tersebut. Pendekatan ini diyakini dapat memeratakan pendidikan yang selama ini masih tertinggal.

“Jadi kita gunakan pendekatan desentralisasi, membagikan kewenangan yakni urusan pendidikan yang ada di Disdik ke tiap cabang dinas itu,”paparnya.

Di samping itu, kondisi eksisting di lapangan, lanjut Dedi hampir kurang lebih 439 sekolah, khususnya masing – masing kabuapten/kota kekosongan internet atau blank spot. Namun proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dipaksakan tetap berjalan.

“Dengan sekarang itu hampir kurang lebih 439 sekolah di kabupaten/kota

itu kosong tapi kegiatan belajar mengajar di sekolah itu pun juga masih berjalan dengan baik,”tandasnya.

Dengan memperhatikan ini, sambung Dedi, tentu pihaknya memerlukan kebijakan – kebijakan konkret, semisal memerlukan seorang pemateri di sekolah itu ditugaskan untuk menyampaikan materi bagi siswa di wilayah – wilayah blank spot yang dimaksud.

Dedi melanjutkan, kurang lebih di 12 Kecamatan, di Jawa Barat masih kekurangan sekolah baik SMAN dan SMKN dan swasta. Kondisi belum diperparah oleh wilayah jauh dari akses internet, sehingga menurutnya jika kondisi ini berlarut maka selamanya wilayah itu tidak akan bisa melaksanakan PPDB.

“Kalau orang berada di daerah itu maka seumur hidupnya dia tidak akan pernah bisa masuk sekolah negeri melalui sistem zonasi, pada saat dia melakukan dari pendaftaran zonasi kemanapun jauh, jadi selama orang itu berada di situ kita akan pernah merasakan sekolah di SMAN SMA atau SMK Negeri,”bebernya.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan