Mantan Aktivis Bidik Kekuasaan

BANDUNG – Meski pesta demokrasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar masih tiga tahun lagi, namun para alumni aktivis 98 mulai menyiapkan strategi untuk terjun ke politik dengan target meraih kekuasaan.

Aktivis 98, Prof Muradi mengatakan, para alumni aktivis 98 berencana manggung di berbagai pesta politik mulai dari Pilgub Jabar 2023 hingga Pilpres dan Pileg di 2024 mendatang. Sehingga para aktivis 98 tidak hanya mengusung. Tapi juga ikut meramaikan pemilihan serentak tersebut.

Namun demikian, Prof Muradi pun menyarankan untuk alumni aktivis 98 yang ingin manggung di Pilgub nanti segera memulai komunikasi dan pendekatan dengan partai politik (parpol) sebagai ‘kendaraan’ untuk bisa maju dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

“Sebisa mungkin berpartai, makanya dari sekarang, kemarin didiskusikan harus mulai membangun hubungan dengan partai,” saran Prof Muradi pada Temu Kangen dan Diskusi Aktivis 98 di Hotel Grand Tjokro, Jalan Cihampelas, Kota Bandung, Sabtu (18/7).

Menurut Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad) itu, berpolitik melalui partai dinilai lebih efektif.

“Kita kan berpolitik lagi. Akan efektif jika lewat partai. Dengan cara itu kita bisa positif lebih baik. Jika independen lebih merepotkan, mau partai mana saja. Selama berpotensi mengusung kita,” cetusnya.

Dirinya juga berharap Aktivis 98 Jawa Barat untuk dapat terus bersatu dan saling mendukung, terutama untuk tahun 2024 mendatang pada gelaran Pilpres dan Pileg.

“Kita berharap bersama-sama dan kawal bareng-bareng, juga diupayakan semakin banyak aktivitas bersama dan saling bertegur sapa. Teman-teman aktivis juga akan ikut menjadi subjek dan tidak hanya menjadi pengusung. Apakah itu sebagai menteri, gubernur dan lain sebagainya,” katanya.

Dirinya juga tak memungkiri, jika para alumni aktivis 98 sempat terjadi perpecahan pada masa Pilpres 2019 lalu. Namun kini mulai bersama dan saling berkomunikasi kembali.

Menurutnya, alumni aktivis 98 manggung sebagai figur dan bisa bersifat normatif untuk membangun di beberapa jabatan publik.

“Ya itu sebagai salah satu penegasan saja. Bahwa memang gak boleh lagi hanya sekedar dukung mendukung. Tapi harus ada yang didapatkan dari dukungan itu. Bukan hanya sebatas komisaris,” katanya sambil tersenyum.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan