JABAR EKSPRES – Perjuangan warga Dago Elos hampir sampai pada ujung yang bahagia. Selain pada akhirnya dua dari anggota keluarga Muller yang dinyatakan sebagai tersangka kasus sengketa tanah, pemerintah pusat pun datang memberi uluran tangan.
“Hampir menginjak satu tahun (kasus) Muller bersaudara ini di bulan September – Oktober 2023, pada akhirnya per tanggal 6 Mei 2024. Pihak Polda (memutuskan) dari saksi menjadi tersangka,” jelas Perwakilan Forum Dago Melawan, Angga Putra.
“Ini merupakan berita baik, namun masih bukan kemenangan penuh dari pihak warga,” sambungnya. Sontak saat itu pula seruan penuh syukur terdengar dari para warga.
BACA JUGA: Sinyal Kuat dari Nasdem Kota Bogor, Dokter Rayendra Dapat Tiket Rekomendasi Maju di Pilkada?
Selain itu, pria yang selalu ‘menahkodai’ setiap aksi massa warga Dago Elos tersebut, mengaku sudah menyiapkan sejumlah langkah hukum maupun non hukum. Di antaranya terus berkoordinasi dengan tenaga ahli dari Kantor Staf Presiden.
“Khususnya deputi 2 telah bisa berkunjung secara langsung atas aduan kami yang dilayangkan Oktober 2023. Kami sangat mengapresiasi hal itu, tentunya dengan kewenangan KSP bisa dapat berkoordinasi langsung,” akunya.
Koordinasi dengan arahan tegas, menurutnya sangat penting, guna tidak melahirkan kasus serupa pada masa mendatang. Perampasan sindikat tanah, kata Angga, adalah pelanggaran nyata kejahatan HAM.
BACA JUGA: Tenaga Ahli KSP Tinjau Kondisi Lahan Sengketa Dago Elos, Janjikan PTSL pada Warga
Terlebih lagi, bagi Angga, kasus serupa tidak dapat dipungkiri bisa saja terjadi dirasakan siapapun.
“Kasus Dago Elos bukan kasus biasa ini. Kasus objek terbesar di Jawa Barat lingkungan perkotaan,” tandasnya.
Di tempat yang sama, Tenaga Ahli dari Kantor Staf Presiden (KSP), Usep Setiawan meminta, penggusuran dalam waktu dekat bisa dicegah terlebih dahulu. Mengingat saat ini proses secara hukum dan non hukum sedang ditempuh warga Dago Elos.
BACA JUGA: Pemkab Bandung Tak Konsisten Lakukan Perbaikan, Jalan Depan Stasiun KCIC Masih Dibiarkan Rusak
Dia menegaskan bahwa pihaknya sedang berusaha menangani secara non peradilan. Lantas mengharapkan kondisi masyarakat dan pihak terkait dapat berjalan kondusif.
