oleh

Dewan Minta Hapus Butir ke 3 Kegub Tentang Pernyataan Kesanggupan untuk Pesantren

 

BANDUNG – Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya mendesak Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, untuk menghapus Butir 3 “Surat Pernyataan Kesanggupan” yang terdapat dalam Keputusan Gubernur No. 443/Kep.231-Hukham/2020 tentang Protokol Kesehatan untuk Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Lingkungan Pondok Pesantren.

Menurutnya, pada butir 3 surat tersebut tidak memenuhi aspek hukum sekaligus membuat resah pondok pesantren.

“Dari segi hukum, jelas Butir 3 Surat Pernyataan Kesanggupan tersebut tidak bermakna apa-apa.” ucap Abdul Hadi kepada Jabar Ekspres, belum lama ini.

Politisi PKS tersebut mengatakan butir 3 Surat Pernyataan Kesanggupan yang mengatakan “bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal terbukti melanggar Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19”, sehingga otomatis berlaku.

Artinya siapa-pun yang melanggar ketentuan larangan dalam peraturan perundang-undangan, memang dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan sanksi yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. Karenanya tanpa penyebutan dalam Surat Pernyataan-pun hal tersebut sudah terjadi.

“Karenanya  butir 3 Surat Pernyataan Kesanggupan tersebut tidak ada fungsinya secara hukum. Justru menimbulkan keresahan karena mempersepsikan warga pesantren tidak taat hukum. Lagian Keputusan Gubernur tidak dapat memuat sanksi hukum, hanya pedoman semata” Sebut Abdul Hadi.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Baca Juga