BANDUNG – Gubernur Provinsi Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengaku penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) belum 100 persen tersalurkan dengan kendala saat pengiriman ke Kabupaten jarak antara Desanya berjauhan.
“Kita pada dasarnya ingin cepat dan merata, salahsatu evaluasinya kepada Kabupaten yang jarak desanya jauh pengiriman menggunakan motor mendapatkan kendala waktu,” ucap Kang Emil sapaan akrabnya di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (18/5).
“Tapi mayoritas diperkotaan yang jaraknya dekat-dekat dimana radius kantor Pos dan rumahnya tidak jauh ini snagat efektif sehingga tidak terjadi kendala,” imbuhnya.
Kendati demikian, guna mengantisapi kendala penyaluran di Kabupaten. Pihaknya telah menyiapkan cara supaya bisa mempercepat dalam penyaluran.
“Cara pertama seperti sekarang untuk daerah kota sama seperti biasa, tapi di daerah Kab kita melakukan droping-droping kepada ketua RT dan ketua RW dengan mekanime baru,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Industri dan Perindustrian (Indag) Provinsi Jabar Mohammad Arifin Soedjayana menyatakan, penyaluran bansos provinsi Jabar sudah dilakukan ke seluruh daerah supaya dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi COVID-19 bisa tertangani.
“Sampai dengan tanggal 16 Mei 2020 pukul 12.00 WIB, paket bansos yang sudah disalurkan sebanyak 240.426 paket. Saat ini sedang diupayakan penyaluran paket bantuan, baik dari data DTKS dan non DTKS, tahap pertama selesai tanggal 23 Mei 2020 sebelum Idulfitri,” kata Arifin.
Menurut Arifin, terdapat sejumlah kendala saat proses pendistribusian. Selain proses verifikasi dan validasi data penerima bansos yang memerlukan waktu, lokasi penerima bansos dan penolakan dari masyarakat maupun aparat menjadi salah satu kendala yang mesti diatasi.
“Untuk daerah perkotaan penyaluran bisa diselesaikan lebih cepat, sedangkan untuk daerah-daerah yang terpencil membutuhkan waktu dan tenaga ekstra. Kendala lain adalah bila ada penolakan penyaluran baik dari masyarakat maupun aparat, hal ini membuat target penyaluran menjadi mundur dan tidak dapat diselesaikan sesuai waktu yang disepakati,” katanya.
Guna menyelesaikan kendala tersebut, kata Arifin, pihaknya intens berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan TNI/POLRI. Tujuannya supaya pendistribusian berjalan optimal.
“Monitoring dan evaluasi secara berkala terus dilakukan agar setiap permasalahan yang muncul dapat segera dicarikan solusinya dan diselesaikan,” ucapnya.
