BANDUNG– Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk percepatan penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Bandung dinilai lambat. Hal itu disuarakan oleh sejumlah fraksi di DPRD di antaranya dari PDI Perjuangan, Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Anggota Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bandung, Dasep Kurnia mengatakan, pembentukan Pansus Covid-19 bersifat penting dan strategis lantaran ada hubungannya dengan kepentingan rakyat.
“Kita memandang pansus untuk Covid-19 ini sangat mendesak dan dibutuhkan. Karena anggota DPRD itu kan dipilih oleh rakyat, jadi semua harus siap memberikan pelayanan nyata kepada rakyat,” kata Dasep, dalam keterangannya kepada sejumlah wartawan, dilansir RMOLJABAR, Selasa (5/5).
Dasep menyebutkan, dari 55 anggota DPRD Kabupaten Bandung ada 34 di antaranya yang terlibat dalam pembentukkan Pansus. Dasep tak mempersoalkan meski ada anggota lain yang menolak dan tidak mendukung.
“Tapi itu bukan sebuah permasalahan yang perlu dipikirkan. Namun dengan jumlah melebihi 50 persen ini juga sudah cukup untuk membentuk Pansus. Karena soal Covid-19 menyangkut nyawa rakyat,” terangnya.
Terpisah, Fraksi Partai Nasdem turut menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) penanganan virus korona.
Ketua Fraksi Nasdem, Toni Permana menilai, kehadiran Pansus Covid-19 untuk menepis asumsi masyarakat jika selama ini DPRD tak responsif terhadap persoalan yang ada.
“Pembentukan pansus ini memang telat idealnya pertengahan bulan April kemarin. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali,” tegas Toni.
Menurut Toni, Pansus memiliki peran untuk mengawasi alokasi anggaran penanganan virus korona di Kabupaten Bandung yang selama ini pelaksanaannya tidak jelas.
“Baik laporan lisan atau tertulis, kami (dari Fraksi Nasdem) masih belum menerima sama sekali. Termasuk besaran anggaran yang sudah dipergunakan,” ungkap Toni.
Toni menyebut, meski beberapa program Pemkab Bandung tengah berjalan untuk menangani Covid-19 tapi hingga kini jumlah anggaran penanganannya tak ada kejelasan.
“Kita dari DPRD juga membutuhkan laporan terutama soal penggunaan anggaran yang sudah dipakai. Karena itu uang rakyat yang harus dipertanggung jawabkan,” tandasnya. (bbs/drx)
