BANDUNG – Adanya rencana pelatihan online untuk paket kartu pra kerja dinilai kalangan dewan tidak memiliki efektifitas. Sebab, pada kenyataannya tidak semua warga yang mengikuti program itu memiliki smarphone. Jadi sebaiknya dihapuskan.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya menilai, pelatihan online paket dari program Kartu Prakerja dicoret khusunya untuk wilayah Jawa Barat.
“Saya menyampaikan gagasan agar ada modifikasi paket prakerja dari Kementerian Tenaga Kerja atau Kementerian Koordinasi Perekonomian untuk wilayah Jawa Barat,” kata Gus Ahad, panggilan akrabnya saat dihubungi, Bandung, Minggu (19/4).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyampaikan bahwa saat ini para penganggur atau tunakarya yang disasar program tersebut, khususnya di Jawa Barat, sangat berada kondisinya, yakni dalam posisi kekurangan.
“Sehingga aset mereka, seperti smartphone, biasanya telah mereka gadaikan atau jual untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Kalau pun tidak, mereka tak akan sanggup membeli pulsa yang cukup karena uang yang ada telah dialihkan untuk kebutuhan lainnya yang lebih prioritas,” ujar Gus Ahad.
Karena itu, sambungnya, program pelatihan online yang dimasukkan ke dalam paket kartu prakerja tidak lagi efektif. Terlebih, saat ini pada masa penanganan pencegahan penyebaran COVID-19, banyak masyarakat yang ekonominya terdampak.
“Dalam forum tersebut saya menyampaikan agar Pemerintah Daerah Provinsi Jabar segera mengirimkan surat kepada presiden RI atau kementerian terkait. Tujuannya agar pelatihan online pada paket prakerja untuk Jawa Barat sementara dicoret dulu,” ucapnya.
Adapun dananya, kata dia, dialihkan kepada masyarakat lain yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah.
“Kita realistis aja. First thing first, yang paling penting sekarang harus kita utamakan terlebih dahulu,” ujarnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa saat ini masyarakat butuh dana tunai agar bisa survive dalam menjalankan kehidupannya dan keluarganya masing-masing.
“Dengan adanya Rp 1 juta yang seharusnya digunakan untuk pelatihan online, minimal bisa menyelamatkan dua keluarga apabila masing-masing mendapatkan Rp 500 ribu,” kata Gus Ahad.
Dirinya berharap masukannya itu bisa tersampaikan dan diapresiasi positif oleh para pengambil keputusan di tingkat pusat.
