BANDUNG- DPRD Kota Bandung dalam sidang paripurna Senin (6/3) akhirnya menyapakati pergeseran anggaran untuk penanganan penyebaran COVID-19.
Ketua DPRD Kota Bandung Teddy Rusmawan menuturkan, pembahasan pergeseran APBD ini merupakan tahap ke satu.
Salah satu, pergeseran yang dilakukan adalah pada anggaran pendidikan, yang sebelumnya di anggaran pada belanja langsung sekarang digeser menjadi belanja tidak langsung.
“Pergeseran ini, diperuntukan bagi para siswa SMA, SMK, dan mahasiswa yang tidak mampu,” jelas Teddy dalam keterangan persnya yang disampaikan Jabar Ekspres, Selasa, (6/4).
Dia mengatakan, sebelumnya pos anggaran ini ada di Dinas Pendidikan, sejak pergeseran ini, pos anggaran ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA).
Dengan begitu, bentuknya bantuan sosial dibidang pendidikan ini, diharapkan dapat mendongkrak kemampuan masyarakat yang terkena dampak COVID-19.
’’Pembagiannya nanti akan dilakukan by name dan by adress. Sehingga diharapkan tidak ada yang salah sasaran.
“Makanya secara teknis diatur benar-benar, agar pembagian bantuan ini tidak salah sasaran,” tegasnya.
Teddy menuturkan, meskipun siswa SMA dan SMK ini merupakan kewenangan Pemprov Jabar, Pemkot dan DPRD Kota Bandung sepakat untuk siswa SMA/SMK akan mendapat bantuan juga. Termasuk mahasiswa.
Dari data yang dikumpulkan jumlah anggaran yang disiapkan sebesar Rp55 milyar dengan pembagian , untuk siswa SMA 4588 orang, siswa SMK 12.287 orang dan mahasiswa 3.581 orang.
Untuk siswa SMA dan SMK setahun akan mendapatkan Rp 2 juta. Sementara untuk mahasiswa satu semester akan mendapatkan Rp 2.2 juta.
Namun, untuk bentuk bantuan yang dibagikan masih dalam pembahasan. Apakah akan dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang. Atau akan diberikan langsung ke setiap siswa atau melalui sekolah.
Tedy sendiri mengakui kekhawatirannya dengan adanya pembagian dalam bentuk uang melalui sekolah akan digunakan untuk membayar gaji guru.
“Karena, di sekolah swasta yang paling berat adalah gaji untuk guru,” tambahnya.
Selain membahas masalah pergeseran pendidikan, juga dibahas mengenai kesehatan terkait bantuan BPJS.
Tedy menyatakan ke tujuh fraksi yang turut hadir baik langsung ataupun melalui teleconference sepakat akan mencairkan bantuan untuk BPJS paling lambat Juni mendatang.
