JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait tengah menggodok opsi kebijakan tidak mudik Lebaran 2020 untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 (Korona) ke penjuru Indonesia.
“Kami sudah bersepakat, hal yang paling utama adalah menjaga keselamatan masyarakat. Atas berbagai pertimbangan, kami melihat opsi kebijakan pelarangan mudik,” ujar Juru Bicara Menko Marves dan Kemenko Marves Jodi Mahardi.
Jodi mengatakan, ada tiga skenario yang tengah dibahas oleh sejumlah kementerian terkait. Pertama, bussines as usual artinya mudik Lebaran seperti dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.
“Ketiga skenario itu akan segera dilaporkan kepada Presiden,” kata Jodi.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memimpin rapat koordinasi terkait kesiapan kebijakan tidak mudik Lebaran 2020 sebagai upaya pembatasan penyebaran virus Korona yang tengah melanda Indonesia.
Rapat yang digelar melalui video conference pada Senin, (23/3) lalu diikuti oleh sejumlah kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, BNPB, KSP, TNI, dan Polri.
Dalam rapat itu dibahas berbagai skenario untuk menyikapi potensi penyebaran virus Korona ke seluruh Indonesia akibat mudik.
Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan akan mengeluarkan edaran bagi para calon kepala daerah yang akan berlaga di Pilkada serentak 2020 agar tidak menyelenggarakan mudik gratis sebagai sarana kampanye politik.
“Semua ini masih belum ada keputusan final menunggu kondisi penyebaran virus Covid-19. Pemerintah mengutamakan keselamatan dan keamanan masyarakat termasuk menghadapi puasa dan hari Raya Idul Fitri,” pungkas Jodi. (chi/jpnn)
