BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan jumlah Orang Dalam Pengawasan (OPD) di Jabar mengalami kenaikan signifikan.
Kenaikan angkat tersebut diakibatkan oleh banyaknya warga yang bekerja di Jakarta memaksakan mudik atau pulang ke kampung halamanya.
“Jadi problem hari ini ODP melonjak karena orang-orang yang harusnya tinggal di Jakarta mempergunakan tidak kerja ini malah pulang ke daerahnya, dan ini yang menjadi kendala besar sehingga kita akan melakukan sebuah tindakan yang lebih berefektif,” ucap Emil sapaan akrabnya di Gedung Pakuan, Kamis (26/3).
Kendati demikian, Emil mengaku saat rapat bersama dengan Anggota DPRD Jawa Barat, pihaknya mendapat usulan untuk mengeluarkan kebijakan Lockdown dibeberapa daerah Kabupaten/Kota di Jabar.
“Kita diskusikan dengan pemerintah pusat apakah masukan-masukan dari Pemprov Jabar bisa dipertimbangkan terkait beberapa masukan dari Dewan karena situasi di daerah banyak orang mudik,” katanya.
Ditempat yang sama, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Haru Suandharu mengatakan dengan masifnya ODP di Jawa Barat, Social Distancing itu harus benar-benar diimplementasikan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 di Jabar.
“Iya tadi dalam rapat kita minta Pemprov berkoordinasi dengan Pemda Kota/Kabupaten dan Forkompimda untuk memastikan social distancing bahkan physical diatancing benar-benar diimplementasikan untuk memutus rantai penyebaran covid-19 di Jabar,” katanya.
Saat disinggung mengenai daerah zona merah harus harus dilockdown kan, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Jawa Barat itu pun menuturkan bahwa sebetulnya lockdown atau karantina itu kewenangan pemerintah pusat.
“Kita hanya berusaha agar social distancing dilaksanakan. Tanpa sosial distancing yang konsisten saya kira jumlah ODP, PDP, Positif bahkan yang meninggal akan terus meningkat secara signifikan,” tuturnya.
Menurutnya, seharusnya pemerintah pusat maupun daerah melakukan social distancing dilakukan sejak satu bulan kebelakang, sehingga jika tidak efektif harusnya dikarantina.
“Ya seharusnya kita sejak 1 bulan yang lalu melakukan social distancing, ketika tidak efektif harusnya karantina. Tanpa karantina/lock down maka jumlah korban akan bertambah dengan deret eksponensial seperti hari ini,” paparnya.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menilai, kewenangan lockdown untuk memutuskan karantina wilayah atau pembatasan sosial dalam skala besar ada pada Menteri Kesehatan.
