JAKARTA – Pimpinan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) dan Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-Nasdem) bertemu membahas sejumlah persoalan terkini di parlemen. Di antaranya terkait Omnibus Law dan Pansus Jiwasraya.
Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan, pertemuan tersebut adalah tindak lanjut untuk kedua kalinya silaturahim DPP PKS dengan DPP Nasdem dilanjutkan di tingkat DPR.
Menurutnya, ada beberapa persoalan yang ada di parlemen terkait kerakyatan, kebangsaan dan keumatan yang perlu dibahas secara teknis.
Fraksi PKS menghargai posisi Nasdem sebagai partai koalisi yang menginginkan supaya aturan main sejumlah isu di parlemen lebih simpel. Yang penting buat PKS jangan sampai mengorbankan kepentingan rakyat,” kata Jazuli di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.
Seperti pembahasan Omnibus Law cipta lapangan kerja dimana sejumlah atau mungkin puluhan undang-undang yang akan dilebur jadi satu. Tujuannya agar jangan terjadi tumpang tindih pasalnya dan seterusnya. “Tetapi jika nanti kaitannya dengan buruh dan lain-lainnya. Tentu PKS ingin juga tetap dijaga temen-temen buruh hak-haknya,” imbuhnya.
Selaras dengan itu, PKS juga tidak ingin nanti pemerintah atau DPR ini hanya memanjakan buruh. Tetapi mengabaikan pemilik modal. Karena dua-duanya harus bersama-sama bersinergi.
Jazuli meminta pengertian Nasdem jika nanti PKS mengusulkan dibentuknya Pansus angket Jiwasraya, sebagaimana partai berlambang bulan sabit ini menghormati sikapnya Nasdem.
“PKS mengusulkan Pansus angket. Kami kira-kira minta izin, seperti mengertinya PKS. Apapun sikapnya Nasdem yang akan diambil sebagai partai koalisi,” imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut Fraksi Nasdem yang diwakili oleh Rahmat Gobel menyatakan pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya antara pimpinan kedua partai.
“Ini sebagai bentuk komunikasi politik. Kami membahas bagaimana bisa mendukung program-program pemerintah, membahas omnibus law dan hal-hal lain,” kata Gobel.
Dia menampik pertemuan tersebut untuk lobi-lobi mendukung omnibus law. PKS diharapkan sebagai pihak yang tetap mengkritisi penyederhanaan undang-undang jika dipandang merugikan masyarakat. “Kami menyamakan persepsi. Kami juga belum tahu isi omnibus law seperti apa. Yang jelas kalau itu kepentingannya baik untuk masyarakat tentu akan didukung bersama,” tandasnya. (fin/drx)
