JAKARTA- Tujuh partai politik yang tidak lolos ke Senayan mengadu ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian soal dana bantuan parpol.
Mereka merasa tidak diperlakukan adil terkait dana bantuan parpol. Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso mengatakan, dana bantuan pemerintah hanya diberikan kepada partai yang mendapatkan kursi di parlemen.
Sedangkan, partai yang tidak lolos seharusnya juga berhak mendapatkan dana bantuan karena memperoleh suara.
“Bantuan dari pemerintah diaturannya diperuntukkan bagi mereka yang lolos threshold dan mendapat kursi di parlemen. Sementara, dalam undang-undang adalah hitungan dukungan proporsional suara. Kalau mau adil, mestinya tidak usah ada embel-embel, mereka yang istimewa. Partai politik yang tidak lolos harusnya dihitung juga,” tegas Priyo di Jakarta, belum lama ini.
Menurutnya, suara partai yang tidak lolos ke parlemen bila disatukan dapat melebihi suara nasional. Namun hal ini tidak dapat dilakukan. “Sebab, kami total keseluruhan adalah 11 persen lebih dari suara nasional. Kalau kami bersatu, ini bisa besar dan punya fraksi sendiri di parlemen. Tapi kalau mau dan dibolehkan UU. Tapi kan UU kejam sekali, membunuh semua aspirasi ini,” terang Priyo.
Terpisah, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar mengatakan, bertemunya sekjen parpol tersebut bukan dalam kaidah curhat, tetapi silaturahmi. Kementerian Dalam Negeri yang mengurusi partai politik sudah sewajarnya mendengar saran dan masukan.
Soal bantuan dana parpol, Bahtiar menegaskan, jika aturan tersebut sudah sangat jelas tertulis di Undang-Undang. “Ini kan memang jelas aturannya. Termasuk misalkan parpol dilarang melakukan bisnis. Hanya boleh dari iuran anggota dan bantuan pemerintah,” ujar Bahtiar.
Dia melanjutkan, dana bantuan tidak hanya mereka yang lolos ke Senayan. Mereka yang memiliki suara dan duduk di DPRD tetap dihitung. “Tetap dapat itu. Hanura misalnya. Di DPRD kan banyak dapat kursi. Hanura juga dapat juga ditambah jumlah perolehan suara,” bebernya.
Menurutnya, sudah menjadi hal wajar, karena parpol membutuhkan dana agar bisa menggerakkan roda. “Sekarang kalau sumbangan dari anggota terus dan cari yang kaya, ini juga tidak sehat. Karena kaderisasi tidak berjalan dengan baik. Mereka yang kompeten tetapi tidak memiliki dana akan sulit naik,” tandasnya. (fin/drx)
