SOREANG – Bupati Bandung Dadang M Naser meminta Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bandung tidak terjebak pada aktivitas politik praktis. KNPI harus menjadi penyeimbang pemerintah dalam mengisi pembangunan di Kabupaten Bandung.
“Saya sampaikan KNPI tidak politis dulu, tapi perkuat dulu ekonomi sosialnya. Kalaupun berpolitik, KNPI itu harus high tingkat tinggi, tidak boleh politik praktis. Seperti mengktisi kebijakan pemerintah yang salah, kebijakan yang tidak pro kepentingan rakyat. Jangan karena bupatinya saya jadi enggak berani mengkritisi,” kata Dadang, usai membuka Musda KNPI Kabupaten Bandung ke XIV di Soreang, Senin (18/11).
Menurut Dadang, selama ini KNPI Kabupaten Bandung bisa memainkan peran dan memempatkan diri sebagai mitra strategis pemerintah. Termasuk mengkritisi kebijakan pemerintah daerah yang dipimpinnya. Begitu juga dalam urusan politik praktis, anggota KNPI kembali ke partai politiknya masing masing.
“Fungsi kontrol atau mengkritisi juga selama ini KNPI berjalan cukup baik. Ada yang teriak ke saya, ngomong ke media dan ada juga yang ke hp. Jadi jangan lah KNPI berpolitik praktis memberi dukungan pada calon tertentu,” ujarnya.
Ketua Panitia Musda KNPI XIV, Asep Nasrudin menambahkan, Musda kali ini akan memilih ketua KNPI. Selaim itu agenda Musda ini juga akan mendengarkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ketua KNPI sebelumnya yakni Galih Hendrawan.
“Kemarin yang mengambil formulir untuk kursi ketua itu ada empat orang. Tapi yang dua orang tidak punya rekomendasi dari OKP, jadi yang maju untuk memperebutkan kursi ketua itu ada dua yakni Aziz dan Teja keduanya dari OKP HMI,” kata Asep.
Asep melanjutkan, kedua calon ketua KNPI ini akan berusaha memenangkan suara dari 93 OKP dan PK yang memiliki hak pilih. Diharapkan dari Musda ini dapat melahirkan ketua KNPI bisa membawa kemajuan pada generasi muda dan juga menjadi mitra strategis bagi pemerintah. (yul/yan)
