JABAR EKSPRES – Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Siti Muntamah mendorong penuntasan masalah kemiskinan di Jawa Barat. Langkah itu perlu dilakukan kolaborasi dengan berbagai pihak.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengakui bahwa angka kemiskinan memang turun, sebagaimana dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS).
Kendati begitu, persoalan kemiskinan belum bisa dianggap tuntas, karena masih didapati masyarakat dalam kategori miskin.
Baca Juga:Ramadan Istimewa, Legislator Umi Oded Ajak Tak Hanya Tingkatkan Ibadah tapi Juga KepedulianLegislator Umi Oded Dorong Penguatan Program Ketahanan Keluarga
BPS mencatat bahwa persentase penduduk miskin periode September 2025 turun jadi 6.78 persen. Angka itu turun sekitar 0,24 persen dibandingkan periode Maret 2025, serta turun 0,30 persen terhadap September 2024.
Dari sisi jumlah, penduduk miskin di Jawa Barat periode September 2025 ada di angka 3,55 juta orang. Angka itu berkurang 104,03 ribu orang jika dibandingkan periode Maret 2025.
Lalu jika dirinci atas dasar kota desa, persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2025 ada di angka 6,76 persen. Angka itu turun pada September yang menjadi 6,66 persen.
Penurunan juga terjadi di perdesaan. Pada Maret tercatat masih di angka 8,15 persen sedangkan September sudah di angka 7,28 persen.
Menurut Sit Muntamah, angka 3,55 juta orang miskin itu masih menjadi alarm. Problem itu perlu dipecahkan bersama. “ini butuh kolaborasi ya, tidak hanya bertumpu di Dinas Sosial, tapi juga stakeholder lain,” katanya.
Misalnya dari Dinas Ketenagakerjaan yang berupaya mengintervensi melalui penyediaan lapangan kerja.
Masyarakat miskin yang nganggur bisa kerja, sehingga perekonomian keluarga bisa meningkat. Termasuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupaya menjaga stabilitas Harga pangan, agar masyarakat miskin tak makin tercekik.
Baca Juga:Prihatin Kasus Kesehatan Mental Anak Bandung, Umi Oded Tekankan Kerja Bersama Tuntaskan MasalahUmi Oded Beri Dukungan Keberlangsungan SMAN 13 Bandung
Umi Oded mengakui dari sisi anggaran, keuangan Pemprov Jabar tengah terevaluasi. Faktornya beragam, dari dana transfer pusat yang terpangkas, termasuk factor kinerja BUMD yang belum optimal.
Tentunya dalam upaya penanganan kemiskinan tidak bisa mengandalkan pemberian stimulus keuangan langsung ke masyarakat.
Di sisi lain, pihaknya juga mendorong agar masyarakat juga tidak pasarah. Artinya terus meningkatkan kualitas dan keterampilan diri. Ini untuk mengikuti perkembangan zaman, sehingga bisa beradaptasi dan mandiri dalam hal ekonomi. (Son)