Lelang Proyek Diklaim Tuntas 71 %

NGAMPRAH– Sebanyak 1.737 paket dari total 2.452 paket berhasil dilelangkan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bandung Barat (KBB) hingga bulan Oktober 2019.

Total pagu anggaran untuk 2.452 paket itu memiliki nilai Rp 809.327.080.225, sementara yang berhasil dilelangkan saat ini sebanyak 1.737 paket lelang dengan nilai kontrak Rp 499.335.469.927. Hal ini berarti presentase paket selesai terhadap perencanaan pengadaan sebesar 71 %.

Kepala Bagian (Kabag) Pengadaan Barang dan Jasa (Bagbarjas) pada Setda KBB, Anni Roslianti menyebutkan, total semua lelang APBD 2019 mencapai 2.452 paket dan baru 1.747 paket lelang yang sudah selesai hingga 25 Oktober 2019.

Anni memaparkan, dari data metode pengadaan paket lelang barang sebanyak 713 paket dengan pagu anggaran Rp 251.811.397.662, konsultasi 590 paket senilai Rp 59.545.504.426, jasa lainnya 72 paket dengan pagu anggaran Rp 14.713.144.203. “Proyek terbesar itu jelas soal konstruksi sebanyak 1.077 paket dengan pagu anggaran Rp483.302.033.934,” terangnya.

Menurutnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) paling banyak memiliki lelang paket pekerjaan sebanyak 799 paket dengan pagu anggaran Rp 440.390.911.309. “Dinas teknis yang paling banyak PUPR, sementara paling sedikit itu Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik hanya 3 paket pagu anggarannya Rp 295.200.00,” sebutnya.

Menurut Anni, pihaknya masih memiliki waktu untuk menyelesaikan pekerjaan dalam beberapa waktu ke depan. Sebagai upaya mengantisipasi adanya tamu yang tidak berkepentingan, pelayanan dan alur kantor di Bagbarjas Setda KBB, akan dirombak serta dilengkapi CCTV. Tata letak (layout) ruangan akan banyak berubah, serta ada penambahan ruang pelayanan di bagian depan, sehingga ketika ada tamu maka petugas yang akan keluar menemuinya di ruang konsultasi.

Anni menambahkan, sebagai salah satu perwajahan pemkab, pihaknya ingin memberikan pelayanan maksimal dalam melayani masyarakat. Apalagi sebagai tempat dilakukannya pengadaan lelang pekerjaan semua SKPD di Pemkab yang dilakukan secara elektronik maka harus dapat bekerja tepat waktu sesuai penjadwalan.

“Kami ingin meningkatkan pelayanan, melalui pembenahan alur kerja, layout, dan cara penerimaan tamu, diharapkan semua personel di sini bisa fokus bekerja dan tidak terganggu oleh lalu lalang orang yang tidak berkepentingan,” kata Anni.

Menurutnya, pelayanan tamu di ruang konsultasi di bagian depan kantor dimaksudkan agar pelayanan menjadi efektif dan efesien. Selain itu pelayanan juga akan terkoneksi dengan sistem komputer dimana setiap tamu yang datang akan tercatat dalam buku tamu elektronik. Sehingga akan terlihat tamu itu hendak ke siapa, tujuannya apa, datang jam berapa, dan semuanya terpantau oleh kamera CCTV yang dipasang di beberapa tempat.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan