Ke depannya, Jokowi berharap agar masing-masing pihak menjalankan komitmen pencegahan kebakaran hutan dan lahan agar peristiwa yang terjadi saat ini tak terulang kembali. “Perlu kita ingatkan agar pencegahan oleh desa, camat, bupati, bhabinsa, bhabinkamtibmas, polsek, koramil adalah yang pertama harus dikerjakan. Kalau sudah kejadian akan sulit,” tandasnya.
Terpisah Menteri Dalam Negeri menegaskan kepala daerah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus punya tanggung jawab dengan tidak meninggalkan daerah dan masyarakatnya di tengah bencana asap akibat kebakaran tersebut.
“Kepala daerah yang punya wilayah harus punya tanggung jawab, minimal kepala daerah atau wakilnya harus ada, harus tinggal di tempat untuk mengkoordinasikan dengan semua pihak, apalagi TNI/Polri sudah masuk membantu dengan penuh,” kata Tjahjo usai menghadiri peringatan HUT Ke-9 BNPP di Panti Asuhan dan Pesantren Yayasan Bahrul Ulum di Tangerang Selatan, Banten, kemarin.
Terkait teguran Presiden Joko Widodo terhadap Pemda Riau, khususnya karena kepergian Gubernur Riau Syamsuar ke luar negeri di tengah bencana asap, Tjahjo mengatakan peringatan tersebut juga ditujukan kepadanya selaku Mendagri. Namun, Tjahjo menjelaskan, pihaknya tidak memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada kepala daerah yang abai dan lalai terhadap warganya di tengah bencana asap.
“Sentilan Pak Presiden itu sama saja beliau nyentil saya juga karena menyangkut pemerintahan di daerah. Walaupun kami tidak punya dasar untuk memberi sanksi, tapi kami sudah mengingatkan,” jelasnya.
Imbauan terkait penanggulangan bencana sebagai dampak karhutla telah disampaikan ke seluruh kepala daerah melalui radiogram yang dikeluarkan Kemendagri. Dalam radiogram tersebut, Mendagri antara lain menginstruksikan kepada pemda untuk menganggarkan dana tidak terduga lewat APBD untuk mengatasi bencana asap tersebut.
Hal itu bertujuan agar penanggulangan bencana tidak terhambat karena harus menunggu bantuan dari Pemerintah Pusat. “Kami meminta seluruh kepala daerah untuk berkoordinasi dengan aparat terkait yang terlibat dalam upaya pemadaman api karhutla dan penanganan bencana asap,” ucapnya.
Sementara itu, mahasiswa di Kalimantan Tengah meminta agar Presiden datang langsung ke Palangka Raya dan sejumlah daerah lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah yang sedang dilanda bencana kebakaran hutan dan lahan. “Presiden Joko Widodo jangan hanya ke Riau, namun seharusnya juga datang ke Kalteng,” kata Wakil Presiden BEM Universitas Palangka Raya (UPR) Wawan Novardo di Palangka Raya, kemarin.
