CIMAHI – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang akan berlangsung serentak pada tahun ini harus berlangsung damai tanpa ekses.
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, sejumlah kabupaten di Jawa Barat bakal melaksanakan Pemilihan Pilkades. Sehingga, pelaksanaannya harus aman dan sukses.
’’Saya ingin Pilkades di Jawa Barat ini aman dan tentram, sukses tanpa ekses,’’ jelas Uu kepada Jabar Ekpres ketika ditemui usai penutupan Diklat kepala desa pada Pendidikan dan Latihan (Diklat) Tata Kelola Pemerintahan Desa Gelombang IV Angkatan IX-XI di Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Barat, Jln. Kolonel Masturi, Rabu (28/8).
Dia meminta kepada semua kontestan atau para calon kepala desa hingga tim sukses saling menjaga kekondusifan. Jangan sampai, kata dia, ada aksi-aksi yang bisa menimbulkan perpecahan antar masyarakat. Apalagi sampai menggunakan isu Suku Agama Ras Antargolongan (SARA).
“Jujur dan adil setiap Pilkades itu wajib dilakukan. Sampaikan program apa yang kepada masyarakat dan masyarakat jangan terpancing dengan tindakan tim sukses yang menjelekan orang lain,’’ ujar Uu.
Dia meminta kepada seluruh panitia Pilkades dan unsur desa di seluruh Jawa Barat agar tidak berpihak kepada salah satu calon alias harus bersikap netral. Sebab, sedikit saja ada keberpihakan kepada salah satu calon, maka akan terjadi gejolak. Apalagi hal itu diketahui oleh orang banyak.
Uu mengaku heran, di Kabupaten Tasikmalaya dan daerah lainnya kebanyak kepala desa dijabat secara turun temurun. Bahkan, 80 persen Kades memiliki hubungan trah keluarga.
’’ Ini seperti dinasti politik tingkat desa dari mulai anaknya, bapaknya, aki-nya (kakek),’’ cetus Uu.
Kendati begitu, di zaman sekarang kepala desa lebih banyak berasal dari kalangan masyarakat umum. Tidak seperti dulu yang banyak di dominasi mantan Pegawai Negeri Sipil, atau Purnawirawan TNI/Polri.
Untuk itu Diklat ini sangat penting bagi kepala desa. Sebab selain soal pemahaman kebangsaan, dalam pelatihan ini diberikan pengetahuan juga tentang tata cara mengelola manajemen pemerintahan dan keuangan.
Apalagi saat ini, ungkapnya, setiap desa di kabupaten-kota se-Jawa Barat mengelola berbagai sumber bantuan dari berbagai tingkatan. Seperti dari pemerintah pusat ada dana desa, kemudian dari pemerintah provinsi dan pemerintah daerah pun ada sokongan dana.
