NGAMPRAH – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp 26 miliar oleh Pemkab Bandung Barat yang diikuti oleh 112 desa yang tersebar di 16 kecamatan.
“Perhitungannya satu pemilih dianggarkan Rp 15 ribu jadi anggaran yang disiapkan totalnya mencapai Rp 26 miliar. Anggarannya itu dari bantuan keuangan Pemkab Bandung Barat,” ujar Kepala Bidang Penataan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) KBB Rambey Solihin, Kamis (4/7).
Rambey mengutarakan, anggaran tersebut termasuk untuk honorarium panitia tingkat desa dan kebutuhan logistik pilkades, seperti bilik suara dan surat suara. Anggaran itu juga sudah mencakup biaya pengamanan yang melibatkan unsur TNI/Polri, berupa anggaran hibah untuk Polres Cimahi dan Kodim 0609/Kabupaten Bandung.
Selain anggaran dari bantuan keuangan Pemkab Bandung Barat, DPMD pun menyiapkan anggaran khusus untuk kelancaran pilkades serentak. Nilainya sekitar Rp 1,8 miliar untuk keperluan fasilitasi penyelenggaraan pilkades karena untuk pelaksanaan pilkades ini ada panitia di tingkat kabupaten juga.
Proses pelaksanaan pilkades memerlukan waktu persiapan sekitar enam bulan. Hal itu mulai persiapan, pencalonan, pemungutan suara, penetapan, hingga pelantikan. Diharapkan penetapan kepala desa terpilih akan dilakukan pada tahun ini juga, agar pada 2020 penyusunan APBDes sudah dilakukan kepala desa terpilih.
Sementara itu, hingga pertengahan tahun ini, Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna belum menentukan waktu yang pasti untuk pelaksanaan Pilkades serentak di 112 desa tersebut. “Tanggal pelaksanaannya belum ditentukan, tapi kemungkinan di bulan Oktober. Kami sudah persiapkan segalanya agar pilkades ini berjalan lancar dan aman,” pungkasnya. (drx)
