BANDUNG – Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari akhirnya berhasil mendapatkan gelar Doktor setelah mengikuti sidang Disertasi pada Bidang Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran. Bahkan, Ineu berhasil memperoleh predikat cumlaude dengan judul disertasi ”Partisipasi Dalam Perumusan Kebijakan Publik”.
Ineu menuturkan mengucapkan rasa terima kasihnya kepada tim promotor, para profesor dan guru besar, serta Rektor Unpad yang telah membimbingnya dalam menyelesaikan studi doktor tersebut.
’’Dorongan tersebut bukan hanya semata-mata untuk meraih nilai akademis yang baik, namun untuk mendukung partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam melahirkan kebijakan publik yang berpihak kepada masyarakat,’’kata perempuan yang akrab disapa Teh Ineu ini.
Dia menuturkan, konteks penelitian t bersumber dari peran DPRD dalam merumuskan berbagai kebijakan. Selain itu, sumber lainnya didapatkan dari berbagai aspirasi masyarakat berupa perkembangan dalam pembangunan di Jabar.
’’Jadi harapan yang disampaikan oleh masyarakat kepada DPRD menjadikan peran aspirasi penting dalam bagian cara merumuskan kebijakan bagi pemerintah daerah yang dilakukan DPRD,’’kata Ineu ketika ditemui usai sidang kemarin. (27/5).
Kendati begitu, dalam perumusan dan pembahasannya dewan menginginkan pengelolaan aspirasi yang disampaikan harus berkualitas sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik. Sehingga, hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa aspirasi masyarakat merupakan bentuk pertisipasi proses perumusan kebijakan publik di Jawa Barat telah memiliki posisi yang strategis dan terbukti mampu menentukan persepsi Anggota DPRD Jawa Barat khususnya di Dapil Jabar IX.
’’Ini menjadi muatan penting dalam kebijakan publik yang dirumuskan. Hal tersbut dikuatkan dengan fakta di lapangan yang menunjukan banyaknya produk kebijakan yang direalisasikan dalam program dan kegiatan pembangunan yang telah diterima dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,’’kata dia.
Meski demikian realisasi masyarakat dalam wujud partisapsi belum sepenuhnya dapat diwujudkan, karena proses perumusan kebijakan itu sendiri juga harus sesuai dengan kewenangan penganggaran dan political will Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Barat.
