oleh

Pawai Kemenangan Dilarang

JAKARTA – Pemerintah meng­ingatkan para pendukung ca­lon presiden dan calon wakil presiden untuk tidak melaku­kan pawai kemenangan sebe­lum adanya pengumuman resmi dari KPU. Aparat keama­nan seperti kepolisian tidak akan mengeluarkan perizinan adanya pawai usai pencoblosan.

Hal itu diungkapkan Men­teri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Pol­hukam), Wiranto usai meng­gelar rapat koordinasi ber­sama TNI, Polri, KPU, Kemen­dagri, Kominfo dan Kejagung di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta, Senin (15/4).. “Bahwa saya sampaikan, pawai ke­menangan sebelum pengu­muman resmi diumumkan KPU maka akan tidak diizin­kan,” katanya.

Baca Juga:  KPK Panggil Empat Anggota DPRD Jabar Terkait Penyelidikan Dugaan Suap Proyek Indramayu

Wiranto menyarankan ma­syarakat lebih baik melakukan syukuran kemenangan calon presiden yang didukungnya di rumah masing-masing. “Ini lebih baik daripada melakukan pawai kemenangan,” ujarnya.

Wiranto mengaku, ia tak me­larang adanya pawai keamanan karena UUD mengaturnya. Meski demikian, ada empat syarat yang harus diikuti untuk mendapatkan izin dari kepo­lisian. Pertama tidak meng­ganggu ketertiban umum, tidak mengganggu kebebasan orang lain. “kemudian dalam batas-batas etika dan moral, tidak mengganggu kesatuan dan persatuan bangsa,” jelasnya.

Baca Juga:  Lembaga Komunikasi dan Informasi Partai Golkar Harus Berperan untuk Membangun Opini di Masyarakat

Dalam rapat ini hadirKetua KPU Arief Budiman,Ketua Bawaslu Abhan,Mendagri Tjahjo Kumolo, Jaksa Agung M Prasetyo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Ka­polri Jenderal Tito Karnavian, dan Menkominfo Rudiantara.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Baca Juga