Jokowi Perintahkan ‘Lawan’

BANDUNG – Dihadapan pendukungnnya Calon Pre­siden (Capres) 01 Joko Wi­dodo (Jokowi) yang berasal dari Intelektual Jabar Nga­hiji mengajak untuk melawan dan memerangi hoaks dan fitnah yang mengarah kepada dirinya.

Dalam sambutanya Jokowi dengan suara lantang me­minta kepada para Alumni dari berbagai peguruan ting­gi di Jabar dan Alumni SMA untuk berani menyuarakan kebenaran dan menangkal fitnah melalui kabar bohong.

’’Sebagai intelektual di ne­gara ini harus berani menyu­arakan yang benar itu benar yang salah katakan salah. Saya juga tidak ingin dipuji-puji, jika saya salah peringatkan bahwa saya salah. Ingatkan engga apa-apa. Jangan sam­pai masyarakat kita diberikan edukasi-edukasi dan pelaja­ran-pelajaran yang tidak be­nar,” Jelas Jokowi dalam pi­datonya pada acara dekla­rasi dukungan terhadap Capres 01 dari Intelektual Jabar Nga­hiji di Monumen Perjuangan Jawa Barat, Bandung (10/2).

Dia menilai, dilatarbelakangi politik saat ini kabar bohong atau hoaks tidak hanya lewat media sosial saja. Tetapi, penyebaran sudah dilakukan dari rumah ke rumah. Se­hingga, sangat berbaya bagi kesatuan dan kerukunan ma­syarakat dan harus dilawan.

Dengan nada tinggi Jokowi menyesalkan adanya isu-isu negatif yang mengatakan jika Capres 01 menang maka suara azan akan dilarang dan pendidikan agama akan di hapuskan.

’’ Ini logikanya seperti apa, coba logikanya kan tidak masuk,’’kata dia.

Untuk itu perlawanan ter­hadap isu negatif dan hoaks harus terus disuarakan. Sebab, berdasarkan hasil survei 9 juta lebih masyarakat Indo­nesia percaya dengan fitnah tersebut.

’’Jadi untuk menjawab semua itu maka harus kita lawan dan jawabnya seperti yang bapak ibu teriakan tadi, Lawan !,”seru Jokowi disambut teria­kan para pendukungnnya.

Dia menuturkan, untuk ka­langan intelektual jangan hanya diam. Sebab, ada pro­ses-proses demokrasi seper­ti itu harus diperingatkan dan harus kita lawan.

Selain itu, isu-isu krimina­lilisasi ulama selalu didengung-dengungkan. Padahal, ne­gara indonesia adalah ne­gara hukum semua orang sama dimata hukum. Bahkan, sekelas mentri para pejabat daerah kalau salah pasti dia­dili dan di hukum.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan